Rusman Nuryadin, SH., M.AD.,
Direktur LBH Marwah Independent Publik
KOTA TANGERANG,- Kritik keras dilontarkan LBH Marwah Independent Publik terhadap kinerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang. Pengakuan forum yang menyebut program Corporate Social Responsibility (CSR) belum berjalan optimal dinilai membuka fakta lemahnya tata kelola CSR di salah satu kota industri terbesar di Banten.
Direktur LBH Marwah Independent Publik, Rusman Nuryadin, SH., M.AD., menilai kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Menurutnya, alasan regulasi dan minim dukungan pemerintah yang disampaikan pengurus forum justru memperlihatkan lemahnya keseriusan dalam mengelola program CSR untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau forum sendiri mengaku tidak berjalan maksimal, itu artinya ada persoalan serius dalam tata kelola CSR di Kota Tangerang. Jangan sampai Forum TJSL hanya aktif saat seremoni, tetapi kehilangan fungsi ketika masyarakat membutuhkan manfaat nyata,” kata Rusman, Jumat (15/5/2026).
Rusman menyebut Kota Tangerang memiliki ribuan perusahaan dari sektor industri, jasa, perdagangan hingga properti dengan potensi CSR yang sangat besar. Namun hingga kini, publik dinilai tidak pernah mendapatkan gambaran terbuka mengenai arah penggunaan program CSR, perusahaan yang terlibat, maupun dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang muncul ke publik lebih banyak kegiatan simbolik. Sementara data soal program, penerima manfaat, nilai kontribusi perusahaan, hingga hasil yang dicapai nyaris tidak pernah dipublikasikan secara terbuka,” ujarnya.
Menurut dia, lemahnya transparansi berpotensi memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap keberadaan Forum TJSL. Padahal forum tersebut dibentuk untuk menjadi jembatan antara dunia usaha, pemerintah, dan kebutuhan sosial masyarakat.
“CSR jangan mati suri di kota industri. Potensinya besar, tetapi pengelolaannya justru terkesan pasif dan tidak memiliki arah yang jelas,” katanya.
Rusman juga menyoroti sikap Pemerintah Kota Tangerang yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat fungsi Forum TJSL. Ia menilai pemerintah daerah tidak bisa hanya menjadi penonton ketika forum mengakui sendiri kinerjanya tidak berjalan optimal.
“Pemerintah jangan lepas tangan. Kalau forum tidak berjalan efektif, maka Pemkot juga harus bertanggung jawab karena forum itu dibentuk untuk mendukung kepentingan publik,” tegasnya.
Ia mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Forum TJSL, termasuk audit program, penguatan regulasi, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Publik berhak tahu perusahaan mana yang aktif menjalankan CSR, program apa yang dijalankan, dan sejauh mana manfaatnya untuk warga Kota Tangerang. Jangan sampai CSR hanya menjadi ruang pencitraan tanpa dampak nyata,” ucap Rusman.
Menurutnya, persoalan CSR tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Sebab, program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari pendidikan, lingkungan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
“Kalau dikelola serius, CSR bisa menjadi kekuatan sosial untuk membantu menyelesaikan banyak persoalan masyarakat. Tetapi kalau forum tidak aktif dan pemerintah tidak hadir, maka potensi itu hanya akan menjadi angka di atas kertas,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengurus Forum TJSL Kota Tangerang mengakui program forum belum berjalan optimal. Salah satu alasan yang disampaikan ialah lemahnya regulasi dan minimnya dukungan operasional dari pemerintah daerah. (NBL)
