
Lombok Timur || Gabungnyawartawanindonesia.co.id — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan kinerja tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (2/4/2026). Wakil Bupati, Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan para anggota dewan.
Dalam pemaparan tersebut, pemerintah daerah mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah serta optimalisasi dana transfer, yang memperkuat struktur keuangan daerah.
Penyampaian LKPJ ini sekaligus menjadi refleksi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemerintah mulai mengarahkan pembangunan melalui delapan misi strategis dalam konsep “Karya Cita” guna mewujudkan visi daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Upaya modernisasi turut dilakukan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perpajakan daerah. Kebijakan pembayaran non-tunai dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
Dari sisi belanja, penyerapan anggaran daerah menunjukkan performa yang tinggi. Alokasi belanja difokuskan pada program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada tahun 2025 tercatat melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini juga diikuti dengan naiknya indeks inovasi daerah, yang mencerminkan kemajuan dalam sistem pelayanan publik berbasis teknologi.
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya akses pendidikan serta peningkatan layanan kesehatan, yang turut berdampak pada kenaikan usia harapan hidup masyarakat.
Program sosial juga menunjukkan hasil yang positif. Jumlah rumah tidak layak huni berhasil ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah, sementara angka kemiskinan terus mengalami penurunan berkat efektifnya pelaksanaan program perlindungan sosial.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pembangunan ke depan semakin merata dan berkelanjutan.(red)









