Gabungnyawartawanindonesia.co.id | Medan – Aroma dugaan praktik pengondisian proyek strategis di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kian menguat. Sejumlah sumber yang mengaku mengetahui proses pengadaan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat bersama pihak rekanan dalam mengarahkan paket-paket bernilai besar kepada perusahaan tertentu.
Informasi yang dihimpun Gabungnyawartawanindonesia.co.id dari beberapa sumber menyebutkan, selama ini diduga terdapat oknum pejabat di Dishub Kota Medan yang berperan mencari rekanan yang dinilai “royal” dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, dugaan tersebut mengarah pada adanya lobi-lobi sebelum proses tender maupun pengadaan berlangsung. Tujuannya diduga untuk mengondisikan perusahaan tertentu agar memperoleh paket pekerjaan strategis.
“Sudah menjadi pembicaraan di kalangan rekanan. Ada dugaan proses pengondisian terhadap sejumlah paket proyek strategis. Salah satu nama yang sering disebut adalah rekanan berinisial VTP,” ujar sumber kepada wartawan, Sabtu (1/8/2026).
Menurut sumber, VTP disebut memiliki kedekatan dengan seorang pejabat yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Medan. Kedekatan tersebut diduga menjadi pintu masuk untuk mempertemukan VTP dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
“VTP diperkenalkan oleh oknum Kabid Perparkiran kepada Kepala Dinas. Pertemuan itu diduga berkaitan dengan pembahasan proyek-proyek strategis di Dishub,” ungkapnya.
Sumber juga menduga terdapat pola kerja sama antara oknum pejabat dengan pihak rekanan dalam pengelolaan sejumlah proyek strategis, di antaranya pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tahun Anggaran 2026, pengadaan CCTV, marka jalan, hingga berbagai perlengkapan pendukung LPJU lainnya.
Tak hanya itu, VTP juga disebut memiliki kedekatan dengan salah satu pemasok (supplier) material yang berkaitan dengan proyek LPJU. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan apabila benar terdapat pengaruh terhadap proses pengadaan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan proses berjalan secara transparan, kompetitif, akuntabel, efektif, efisien, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha.
Besarnya nilai anggaran proyek-proyek strategis Dishub Kota Medan membuat publik berharap aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas internal dan eksternal melakukan pengawasan secara serius agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik yang dapat merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, telah dikonfirmasi pada Minggu (2/8/2026) terkait dugaan praktik pengondisian proyek serta dugaan keterlibatan oknum Kabid Perparkiran dalam memperkenalkan rekanan berinisial VTP.
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi.
Redaksi Gabungnyawartawanindonesia.co.id menegaskan bahwa informasi ini disampaikan berdasarkan keterangan narasumber dan telah diimbangi dengan upaya konfirmasi kepada pihak yang disebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
