Pandeglang-Banten /Program makan gizi gratis Berdasarkan peraturan dan situasi terkini di tahun 2026, praktik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merangkap sebagai supplier bahan baku untuk dapur mereka sendiri dinilai bermasalah, bahkan dilarang.
Berikut adalah poin-poin penting terkait isu tersebut:
Mitra dapur SPPG dilarang merangkap sebagai pemasok (supplier) bahan baku untuk dapur mereka sendiri. Praktik ini memicu monopoli harga dan menyulitkan vendor lain, sehingga dilarang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Ancaman Pidana: SPPG yang nakal, termasuk melakukan markup atau penggelembungan anggaran dan menyalahgunakan wewenang dalam penunjukan vendor, dapat dipidanakan. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Risiko Keamanan Pangan: Jika kelalaian dalam pengelolaan (termasuk pemilihan bahan baku yang merangkap supplier) menyebabkan keracunan makanan, pemilik SPPG dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 204, 205, 360, atau 361 KUHP.
Penindakan: BGN berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan jika ditemukan unsur kriminal, seperti korupsi atau kelalaian fatal dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesimpulan: SPPG yang bertindak sebagai supplier bahan baku sendiri merupakan pelanggaran peraturan dan dapat ditindak secara pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan, kecurangan (markup), atau kelalaian yang merugikan.
Tapi sialnya.” Diduga kepala SPPG Sinar Jaya Yayasan Latanza Sejahtera kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Diduga Menjadi Suplayer Dan Ambil Hak Relawan.
Dari penelusuran awak media dan beberapa pengakuan mendapat temuan:
Diduga kepala SPPG dapurnya tersebut menjadi suplayer, Dan hak relawan diduga raib entah kemana.
Dan hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan para relawan yang isinya kurang lebih berbunyi gaji mereka satu hari tidak dibayarkan.
Lain lagi dengan narasumber lain yang tak mau disebutkan namanya.” Oknum kepala SPPG tersebut membikin relawan tidak merasa nyaman dalam bekerja.Dan setahu kami yang menyuplai barang juga hari Jumat dan Sabtu itu adalah kepala SPPG singkatnya.
Kepala SPPG inisial (NN) memberikan keterangan kepada pihak pers pada Rabu/13/05/2026 ia mengatakan.” Saya tidak menjadi suplayer SPPG berhak memilih suplayer, kami berhak menentukan,Memilih suplayer untuk mengecek kelayakan dan kalau untuk karyawan sehari tidak dibayar itu karena aturan terbaru dari BGN hari Sabtu itu relawan wajib lakukan kegiatan bersih,bersih, Karena aslap nya lupa memberitahukan hal tersebut, Jadi mereka tidak melakukan bersih bersih dan akibat itu saya belum bisa melakukannya mengeklaim nya untuk keluarnya gajih mereka yang itu singkatnya.
Raeynold Kurniawan ketua Gabungannya Wartawan Indonesia (GWI) DPC pandeglang dan sekaligus sebagai kordinator GOW-Banten (Gabungan Organisasi Wartawan-Banten) menegaskan.” Berdasarkan informasi terbaru hingga tahun 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa gaji atau honor relawan dan petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirapel akan dibayarkan secara penuh. Tidak ada potongan gaji meskipun pembayaran dilakukan secara rapel karena keterlambatan teknis administratif. BGN memprioritaskan penyelesaian pembayaran gaji yang tertunda agar segera diterima oleh relawan dan petugas di lapangan tegasnya.
Kebijakan 2026 meskipun ada penyesuaian hari operasional menjadi 5 hari, BGN memastikan gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap utuh/penuh sesuai skema awal.Hak Tetap Berlaku: Relawan yang tetap bertugas selama masa libur tetap berhak memperoleh hak kerja dan insentif operasional secara penuh. Adapun alasan Penundaan: Keterlambatan pembayaran umumnya disebabkan oleh kendala teknis administrasi, bukan karena masalah anggaran dana kami dari GOW-BANTEN Akan buka bukaan terkait dugaan yang kami temukan terhadap pihak SPPG nanti disaat dilakukannya konferensi pers dan Audensi bukan cuman katanya tutup Raeynold Kurniawan.
Tim Investigasi GWI
