BREAKING NEWS : GWI ACEH
*Ketua Forum Keuchik Sabang Serukan Penyelamatan Pulau Weh di Forum WALHI Aceh*
Gabungnyawartawanindonesia.co.id.|| Sabang, 28 April 2026 – Ketua Forum Keuchik Kota Sabang, Abdullah Imum, S.Sos, menyerukan kepada semua pihak, termasuk dunia internasional, untuk turut menyelamatkan Pulau Weh dari ancaman kerusakan ekologis yang kian mengkhawatirkan. Seruan tersebut disampaikannya dalam kegiatan seminar dan lokakarya yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh di Aula Wali Kota Sabang, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai Refleksi Kepemimpinan Mualem–DekFad di Aceh” itu dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Wali Kota Sabang yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Ketua DPR Aceh, Ketua DPRK Sabang, para kepala OPD Pemko Sabang, para keuchik se-Kota Sabang, hingga organisasi dan mitra strategis WALHI Aceh.
Dalam pemaparannya, Abdullah Imum yang juga Keuchik Gampong Balohan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi Pulau Weh. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan tahun 1959, luas Pulau Weh mencapai 153 kilometer persegi. Namun, dari hasil citra satelit terbaru, luas tersebut disebut telah berkurang hingga hampir 21 kilometer persegi.
“Selama puluhan tahun terjadi pengikisan yang cukup signifikan. Karena itu saya meminta semua pihak, bahkan dunia, untuk bersama-sama menyelamatkan Pulau Weh Sabang. Cara dan teknisnya tentu diserahkan kepada pihak terkait,” tegasnya.
Selain isu lingkungan, Abdullah Imum juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan kawasan pelabuhan bebas Sabang. Ia mengingatkan bahwa status free port Sabang diberikan selama 75 tahun dan kini telah berjalan 26 tahun. Artinya, hanya tersisa sekitar 49 tahun lagi untuk memaksimalkan potensi tersebut.
“Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berharap banyak? Sementara pemerintah pusat menurut saya belum cukup serius. Ini terlihat dari anggaran APBN untuk BPKS yang dulunya mencapai Rp650 miliar per tahun, kini hanya sekitar Rp18 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut membuat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tidak mampu bekerja maksimal karena dana yang tersedia hanya cukup untuk operasional.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mengelola Sabang sebagai kawasan bebas. Abdullah Imum bahkan menyinggung kasus persidangan terkait beras ketan di Sabang sebagai contoh buruknya koordinasi antar instansi.
“Barang masuk resmi, dibongkar di pelabuhan resmi dan disimpan di gudang resmi, tapi kemudian disita. Ini merugikan pengusaha dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Semua seolah lepas tangan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tingginya pergantian pimpinan BPKS yang dinilai menghambat keberlanjutan kebijakan. Dalam kurun waktu 26 tahun, hampir 11 kepala BPKS telah silih berganti menjabat.
“Rata-rata kurang dari 2,5 tahun sudah diganti. Ini tidak sehat bagi organisasi. Jangankan bekerja maksimal, beradaptasi saja belum selesai sudah diganti lagi,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Abdullah Imum mengusulkan agar jabatan Kepala BPKS dapat diisi oleh figur setingkat menteri koordinator di kabinet Presiden Prabowo Subianto, dengan pelaksana teknis dari putra daerah Aceh yang profesional.
Ia juga berharap adanya revisi regulasi yang dapat memperkuat pengelolaan kawasan bebas Sabang agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Abdullah Imum mengajak Pemerintah Aceh untuk memberikan perhatian khusus terhadap Sabang sebagai pintu gerbang ekonomi daerah.
“Saya berharap kepada Gubernur Aceh, Mualem, untuk memprioritaskan Kota Sabang. Jika Sabang maju, maka Aceh juga akan ikut maju,” pungkasnya.
-Reporter/Perss Media GWI-ACEH (Wilayah Sabang) : MJ Eric Karno
-Sumber/Photo : Agus Halim Sabang
-Rilis/RedaksiNasional : Gabungnya Wartawan Indonesia.co.id.
