Gabungnyawartawanindonesia.co.id – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan forum audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang tengah dihadapi daerah. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026) itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik dan diterima oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menekankan kondisi program Sekolah Rakyat yang masih berjalan dengan berbagai keterbatasan. Aktivitas belajar bagi siswa masih berlangsung di tempat sementara karena belum tersedianya fasilitas permanen. Sebagian siswa tingkat dasar menggunakan gedung pelatihan di Lenek, sedangkan siswa tingkat menengah atas memanfaatkan bangunan eks akademi keperawatan di wilayah Sakra.
Ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala utama. Meski pemerintah daerah telah menyiapkan lahan, kebutuhan luas area yang meningkat membuat proses pembangunan belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut demi keberlanjutan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Isu lain yang turut disampaikan adalah terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah mencatat jumlah warga yang dinonaktifkan dari program tersebut cukup besar, mencapai ratusan ribu jiwa. Di sisi lain, anggaran yang telah digelontorkan untuk mendukung program jaminan kesehatan terus meningkat setiap tahun.
Jika tidak ada intervensi dari pemerintah pusat, beban tambahan anggaran diperkirakan akan cukup signifikan bagi daerah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah dalam membiayai layanan kesehatan masyarakat.
Berbeda dengan dua isu tersebut, penyaluran bantuan sosial di Lombok Timur dilaporkan berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.
Menanggapi berbagai masukan itu, Menteri Sosial menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program sosial. Ia juga menjelaskan bahwa pembaruan data kepesertaan BPJS dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah melakukan penyesuaian dengan menonaktifkan peserta yang tidak lagi layak serta mengaktifkan kembali mereka yang memenuhi syarat. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan data agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan antara pusat dan daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, sehingga berbagai program sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(red)
