SUKOHARJO | gabungnyawartawanindonesia.co.id — Di saat sebagian instansi masih berkutat dengan prosedur berlapis, langkah cepat justru ditunjukkan jajaran Polres Sukoharjo. Tanpa banyak seremoni, mereka turun langsung ke titik terdampak banjir di Dukuh Kaliwingko, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Sabtu (18/4/2026), membawa solusi yang konkret: memulihkan dokumen adminduk warga yang hilang tersapu air.
Pemandangan pagi itu masih menyisakan luka. Lumpur mengendap di sudut-sudut rumah, barang-barang berserakan, dan wajah warga menyimpan kelelahan. Namun di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, kehadiran polisi justru menghadirkan sesuatu yang jarang terasa di tengah bencana: kepastian layanan.
Bukan patroli, bukan penindakan. Melalui skema jemput bola, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) membuka layanan langsung di tengah pemukiman. Warga yang sebelumnya dipaksa kebingungan karena kehilangan KTP, KK hingga dokumen penting lainnya, kini tak perlu menembus birokrasi panjang atau datang ke kantor polisi yang jaraknya tak lagi ramah di kondisi darurat.
Antrean mengular sejak pagi. Sebagian warga hanya membawa sisa berkas yang selamat dari banjir, sebagian lainnya datang dengan tangan kosong—dan harapan besar agar identitas mereka bisa kembali diakui secara administratif.
Kepala SPKT Polres Sukoharjo, IPTU Yuliadi, menegaskan langkah ini bukan sekadar formalitas pelayanan.
“Dalam kondisi seperti ini, kami tidak ingin masyarakat semakin terbebani. Karena itu, kami hadir langsung untuk mempercepat proses pengurusan surat kehilangan,” tegasnya.
Hasilnya tak sekadar klaim. Dalam waktu kurang dari empat jam, 150 surat kehilangan berhasil diterbitkan. Sementara itu, 25 warga lainnya memanfaatkan layanan konsultasi untuk memastikan langkah lanjutan pengurusan dokumen mereka.
Yang mencolok bukan hanya angka, tetapi pendekatan. Petugas tampak aktif membantu warga mengisi formulir, memberi penjelasan rinci, bahkan menenangkan mereka yang masih terpukul pascabencana. Sebuah pendekatan yang kontras dengan stigma pelayanan publik yang kerap kaku dan berjarak.
“Kami sangat terbantu. Kalau harus ke kantor polisi, mungkin kami masih kesulitan karena kondisi belum pulih,” ujar salah seorang warga, mencerminkan realitas yang selama ini sering diabaikan dalam penanganan bencana: akses layanan dasar.
Tak berhenti di situ, kegiatan ini juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Sinergi ini memungkinkan dokumen seperti KTP dan KK yang rusak atau hilang bisa langsung diproses ulang di lokasi—tanpa harus menunggu berhari-hari.
IPTU Yuliadi menegaskan, kehadiran polisi tidak boleh hanya identik dengan penegakan hukum semata.
“Kami ingin hadir bukan hanya saat ada masalah hukum, tapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan nyata,” ujarnya.
Langkah ini menjadi pengingat keras bagi instansi lain: di tengah krisis, kecepatan dan empati bukan pilihan, melainkan kewajiban. Ketika birokrasi bisa dipangkas demi kemanusiaan, maka kepercayaan publik pun ikut dipulihkan.
Menjelang siang, antrean mulai surut. Warga pulang membawa secarik surat—kecil bentuknya, tapi besar artinya. Karena dari situlah, mereka mulai menata kembali kehidupan yang sempat hanyut bersama banjir.
Di tengah duka, satu pesan tersisa jelas: negara hadir, bukan lewat janji, tapi lewat tindakan.
