Jakarta 13 Oktober 2026— Gerakan Serikat Pemuda dan Mahasiswa Provinsi Banten berencana menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Selasa (13/10/2026), mulai pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut akan mengangkat tuntutan transparansi anggaran, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Koordinator Lapangan I, Marsuni, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial pemuda dan mahasiswa terhadap pelaksanaan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, program MBG harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, kualitas pelayanan, serta mekanisme kemitraan dinilai penting untuk memastikan program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Dukungan terhadap program pemenuhan gizi anak bangsa tidak berarti kita harus menutup mata terhadap persoalan dalam pelaksanaannya. Kami mendorong agar setiap dugaan ketidaksesuaian diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum,” demikian sikap yang disampaikan pihak penyelenggara aksi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Febri Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa sejumlah tuntutan kepada BGN, terutama terkait evaluasi kinerja unsur pelaksana wilayah, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemeriksaan terhadap yayasan, mitra, dan pemasok bahan pangan yang menjadi objek perhatian mereka.
Menurut Febri, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai petunjuk teknis dan tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola anggaran maupun proses pengadaan.
“Kami meminta BGN melakukan evaluasi dan inspeksi terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pandeglang. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, pemborosan, atau pelanggaran ketentuan, kami mendesak agar dilakukan pemeriksaan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan lembaga berwenang,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Gerakan Serikat Pemuda dan Mahasiswa Provinsi Banten membawa sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi terhadap KAREG, KORWIL, dan KPPG; penguatan pengawasan SPPG; audit penggunaan anggaran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian; serta pemeriksaan mekanisme pengadaan, penunjukan mitra, dan pemasok bahan pangan.
Mereka juga meminta BGN memeriksa sejumlah SPPG dan yayasan di Kabupaten Pandeglang yang dicantumkan dalam materi tuntutan..
SPPG dan yayasan yang harus di audit oleh badan gizi nasional (MBG)..
1. yayasan global al-zabar pandeglang
2. SPPG Labuan Cigondang 1
3. SPPG Labuan Caringin.
4. SPPG pandeglang Bama 1
5. SPPG pandeglang langansari 1
6. SPPG labuan sukamaju
7. SPPG labuan banyubiru
8. SPPG Pandeglang Pagelaran Margasana 2
9. SPPG Pandeglang Sobang Sobang
10. SPPG campaka 1 kaduhejo
Pihak penyelenggara juga menyatakan aksi akan berlangsung hingga laporan dan aspirasi mereka diterima oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Mereka berharap tuntutan tersebut mendapatkan tanggapan resmi serta diikuti langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola program MBG.
Gerakan Serikat Pemuda dan Mahasiswa Provinsi Banten menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Mereka menyatakan aksi akan dilaksanakan secara damai dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyampaian aksi tersebut Marsuki menegaskan akan melakukan aksi jilid II dengan tema dan kajian yang sama.
“Awasi Program MBG! Transparansi anggaran, kualitas gizi, dan akuntabilitas harus diutamakan. Dari Banten untuk Negeri.”
