PANDEGLANG – Polemik dugaan pungutan dalam kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas di SDN Kadubadak, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, semakin menjadi perhatian publik. Menyusul pernyataan Kepala Sekolah yang dinilai tidak memberikan jawaban tegas terkait nominal dana yang dihimpun dari wali murid, Gabungan Organisasi Wartawan Banten (GOW-BANTEN) mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk turun tangan melakukan klarifikasi dan evaluasi.
Koordinator I GOW-BANTEN yang juga Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut transparansi pengelolaan dana yang diduga berasal dari wali murid.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan sekadar ada atau tidaknya acara pelepasan dan kenaikan kelas, tetapi bagaimana mekanisme penghimpunan dana, siapa yang mengelola, berapa jumlah yang terkumpul, dan bagaimana penggunaannya. Itu yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Raeynold.
Menurutnya, jawaban kepala sekolah yang justru mengarahkan wartawan kepada tokoh masyarakat dan kepala desa menimbulkan pertanyaan baru mengenai siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan tersebut.
“Ketika sekolah menjadi lokasi kegiatan dan melibatkan siswa serta wali murid, maka publik tentu wajar meminta penjelasan dari pihak sekolah. Jangan sampai ada kesan saling lempar tanggung jawab. Keterbukaan adalah kunci agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas,” ujarnya.
Raeynold menambahkan, apabila memang dana yang dihimpun berasal dari masyarakat secara sukarela, maka tidak ada alasan untuk menutup-nutupi besaran dana maupun laporan penggunaannya.
“Kalau semuanya dilakukan sesuai aturan dan transparan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru keterbukaan akan menghentikan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator II GOW-BANTEN yang juga Sekretaris Jenderal DPC AWDI Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang segera melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar.
“Kami meminta Disdikpora dan Inspektorat tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika memang ada laporan atau informasi yang berkembang di masyarakat, maka perlu dilakukan klarifikasi agar semuanya menjadi terang benderang. Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan hanya berlaku di atas kertas,” tegas Jaka.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi penting karena sebelumnya Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang meminta sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan perpisahan, wisuda, maupun kenaikan kelas yang berpotensi membebani orang tua siswa.
“Ketika pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah adanya beban biaya kepada wali murid, maka setiap kegiatan yang melibatkan penghimpunan dana perlu dipastikan sesuai dengan aturan. Ini menyangkut kredibilitas dunia pendidikan dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Jaka juga menilai bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan seharusnya dapat disampaikan secara terbuka kepada wali murid agar tidak menimbulkan berbagai dugaan di kemudian hari.
“Transparansi bukan hanya soal angka, tetapi juga bentuk penghormatan kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap kegiatan tersebut,” tambahnya.
GOW-BANTEN menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi siapa pun, namun mendorong agar seluruh pihak yang terlibat memberikan penjelasan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Kadubadak belum memberikan penjelasan rinci mengenai total dana yang dihimpun, rincian penggunaan anggaran, maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas yang menjadi sorotan tersebut. Sementara masyarakat masih menunggu kejelasan dari pihak terkait mengenai duduk persoalan yang sebenarnya.
Tim investigasi GWI
