DELI SERDANG – GabungnyaWartawanIndonesia.co.id | Dugaan intimidasi terhadap salah seorang pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Muhammad Zulfahri Tanjung, mencuat di tengah perjuangannya mengawal aspirasi masyarakat Dusun II, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
Dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena muncul ketika Zulfahri tengah berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang disebut-sebut sedang menghadapi persoalan dengan pihak perusahaan PT Enzo Stone.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI memiliki fungsi strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, membangun komunikasi sosial, serta mendorong penyelesaian persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan melalui jalur dialog maupun mekanisme hukum.
Namun, upaya pengawalan aspirasi masyarakat semestinya tidak dibalas dengan tekanan, ancaman, ataupun tindakan yang dapat menghambat kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat.
DUGAAN ANCAMAN: “SI TANJUNG ITU NANTI KU GULUNG!”
Muhammad Zulfahri Tanjung mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai dugaan ancaman yang disampaikan seorang oknum yang diduga memiliki hubungan dengan pihak perusahaan kepada masyarakat.
Menurut penuturannya, oknum tersebut menyampaikan kalimat:
“Si Tanjung itu nanti ku gulung. Bilang sama Tanjung itu suruh jumpai saya.”
Zulfahri menilai pernyataan tersebut bukan sekadar ucapan biasa. Baginya, kalimat itu mengandung pesan intimidatif yang berpotensi menimbulkan ketakutan terhadap dirinya, terlebih karena disampaikan ketika dirinya sedang mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat. Kalau memang ada pihak yang tidak senang dengan aktivitas saya dalam mengawal aspirasi warga, seharusnya persoalan dibicarakan secara baik-baik. Jangan justru menyampaikan kalimat yang bernada ancaman melalui orang lain,” ungkap Zulfahri.
Ia menegaskan tidak mempermasalahkan apabila ada pihak yang ingin bertemu atau berdialog dengannya. Namun, komunikasi seharusnya dilakukan secara santun, terbuka, dan tidak menggunakan bahasa yang berpotensi mengintimidasi.
BUKTI PERCAKAPAN WHATSAPP IKUT DISOROT
Selain dugaan ancaman verbal yang disampaikan melalui masyarakat, Zulfahri juga menyoroti percakapan WhatsApp dengan salah seorang pengawas PT Enzo Stone.
Menurut keterangannya, sebelum percakapan tersebut dihapus secara permanen, dirinya sempat menghubungi salah seorang pengurus perusahaan dengan maksud meminta ruang pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat Dusun II, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal.
Akan tetapi, ia mengaku justru mendapati pemberitaan yang dibuatnya di-screenshot oleh pihak yang disebut sebagai pengurus perusahaan, kemudian dikirimkan kepada pimpinan PT Enzo Stone.
Zulfahri mempertanyakan maksud tindakan tersebut. Ia menduga penyebaran tangkapan layar pemberitaan itu menjadi bentuk tekanan psikologis secara tidak langsung terhadap dirinya.
Meski demikian, maksud dan tujuan pengiriman tangkapan layar tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak perusahaan.

KNPI SUMUT AKAN BERKOORDINASI, ZULFAHRI TAK INGIN TERPANCING
Terkait persoalan tersebut, Zulfahri menyatakan tidak ingin mengambil tindakan secara emosional.
Ia menegaskan, apabila terjadi tindakan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap dirinya, persoalan tersebut akan disikapi melalui jalur hukum dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, Aldi Syahputra Siregar.
“Saya tidak ingin terpancing dengan tindakan atau perkataan siapa pun. Jika memang terjadi sesuatu terhadap diri saya, tentu saya akan berkoordinasi dengan Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar, untuk menentukan langkah organisasi selanjutnya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perjuangannya bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan bagian dari upaya mengawal aspirasi masyarakat Dusun II yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian secara adil.
PERSPEKTIF HUKUM: INTIMIDASI TIDAK BOLEH MENJADI ALAT MEMBUNGKAM ASPIRASI
Dalam perspektif hukum, dugaan ancaman dan pemaksaan harus dilihat berdasarkan unsur perbuatan, bentuk ancaman, maksud pelaku, serta bukti yang tersedia.
Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur larangan memaksa orang lain secara melawan hukum untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
Sementara itu, apabila ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti disampaikan secara langsung melalui media elektronik dan memenuhi unsur pidana, Pasal 29 juncto Pasal 45B UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE juga dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Adapun Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur sanksi terhadap pihak yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang.
Dalam hal terdapat bukti bahwa pihak lain menyuruh, menganjurkan, atau turut serta melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya juga perlu ditelaah berdasarkan ketentuan penyertaan dalam KUHP.
PRAKTISI HUKUM: PERLU ADA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN
Persoalan ini juga layak mendapat perhatian dari praktisi hukum Sumatera Utara, Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.
Dalam menilai dugaan intimidasi tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan pihak yang menerima atau mendengar ancaman, identitas oknum yang menyampaikan pernyataan, serta bukti komunikasi elektronik yang diklaim dimiliki Zulfahri.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak yang terbukti menyuruh atau menganjurkan, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsipnya, perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan harus diselesaikan melalui dialog, transparansi, dan mekanisme hukum. Bukan melalui ancaman ataupun tekanan terhadap pihak yang menyampaikan aspirasi.
PT ENZO STONE DIMINTA MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak perusahaan dalam intimidasi tersebut masih berdasarkan keterangan Muhammad Zulfahri Tanjung dan belum menjadi fakta hukum yang terverifikasi.
Pihak PT Enzo Stone, termasuk pimpinan maupun pengawas yang disebut dalam keterangan Zulfahri, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Publik juga berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, termasuk apa yang menjadi pokok tuntutan masyarakat Dusun II, Desa Purwodadi, serta bagaimana tanggapan perusahaan terhadap aspirasi tersebut.
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah justru berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat maupun pihak perusahaan.
Aspirasi masyarakat adalah hak yang harus dihormati. Siapa pun yang merasa keberatan terhadap kritik atau pengawalan masyarakat semestinya menjawabnya dengan argumentasi dan keterbukaan, bukan dengan ancaman.











