DETEKTIFINVESTIGASIGWI.COM | MEDAN – Lima bulan bukan waktu yang singkat untuk menunggu keadilan. Namun bagi Rostiana Saragih (69), warga Jalan Rela, Kota Medan, penantian itu justru menjadi episode panjang yang menyisakan ketakutan, trauma, dan kekecewaan terhadap proses penegakan hukum.
Sejak laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan dilayangkan pada 25 Juni 2026, hingga Kamis (12/11/2026), belum seorang pun terlapor ditetapkan sebagai tersangka.
Pertanyaan investigatif pun mengemuka: Apakah penyidikan benar-benar berjalan maksimal, atau justru terdapat persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada korban dan keluarganya?
Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi laporan polisi. Ada seorang perempuan lanjut usia yang mengaku menjadi korban kekerasan, ada keluarga yang menuntut perlindungan, dan ada kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian atas laporan masyarakat.
Laporan tersebut tercatat resmi di Polrestabes Medan dengan Nomor:
LP/B/2731/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 25 Juni 2026.
Namun, setelah lima bulan berlalu, keluarga masih mempertanyakan perkembangan konkret penanganan perkara tersebut.
LIMA BULAN BERLALU, APA YANG SEBENARNYA TERJADI DI RUANG PENYIDIKAN?
Keluarga korban yang merasa tidak memperoleh informasi perkembangan perkara secara memadai akhirnya kembali mendatangi Polrestabes Medan, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 14.00 WIB.
Rostiana didampingi keluarganya untuk mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut diproses.
Dalam pertemuan dengan penyidik Pidum Polrestabes Medan, keluarga mendapatkan penjelasan bahwa penanganan perkara akan segera dilanjutkan.
Penyidik disebut menjanjikan pelaksanaan gelar perkara internal pada hari itu atau keesokan harinya. Keluarga juga akan diberi informasi apabila gelar perkara tersebut jadi dilaksanakan atau tidak.
Selain itu, penyidik berjanji segera menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).
Tetapi persoalan mendasarnya belum terjawab: mengapa setelah lima bulan keluarga masih harus datang sendiri untuk mempertanyakan perkembangan laporan?
Mengapa informasi perkembangan perkara tidak tersampaikan secara memadai sehingga korban dan keluarga merasa perlu mendatangi penyidik?
Apakah terdapat kendala pembuktian, pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan terlapor, atau persoalan teknis lain?
Pertanyaan ini penting dijawab. Sebab transparansi penyidikan bukanlah kemurahan hati aparat, melainkan bagian dari akuntabilitas pelayanan penegakan hukum.
KORBAN MENGAKU MASIH DIBAYANGI KETAKUTAN: “SAYA MASIH TAKUT!”
Di balik nomor laporan polisi tersebut, terdapat penderitaan manusia yang tidak boleh diabaikan.
Rostiana Saragih mengaku masih mengalami trauma setiap kali mengingat peristiwa pemukulan yang dialaminya.
“Saya masih takut, karena pelaku masih bebas. Saya trauma kalau ingat mereka memukul saya,” ungkap Rostiana dengan suara bergetar.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut proses penyidikan, tetapi juga rasa aman korban.
Seorang perempuan berusia 69 tahun mengaku masih dihantui ketakutan setelah mengalami dugaan kekerasan. Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi perhatian serius aparat.
Rostiana bahkan meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak turun tangan langsung.
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan laporan dan mempertanyakan kinerja jajaran Reskrim yang menangani perkaranya.
Jika korban masih ketakutan, siapa yang memastikan keselamatannya? Jika keluarga masih menunggu kepastian, siapa yang menjelaskan perkembangan penyidikan?
Dua pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung.
KELUARGA SOROT PIDUM, DESAK PENYIDIKAN BEBAS INTERVENSI
Perwakilan keluarga korban, Ruth Helena Sinaga, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Polrestabes Medan bukan semata-mata untuk meminta informasi administratif.
Keluarga ingin memastikan tidak ada tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun dalam proses penanganan perkara.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keistimewaan. Kami mendesak penyidik Pidum Polrestabes Medan agar segera menetapkan terlapor sebagai tersangka demi tegaknya keadilan,” tegas Ruth Helena.
Pernyataan keluarga tersebut sekaligus menjadi tuntutan agar penyidikan dilakukan secara objektif dan profesional.
Keluarga meminta seluruh fakta, keterangan saksi, serta alat bukti diperiksa secara menyeluruh. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus hanya karena jabatan, kekuasaan, ataupun latar belakang tertentu.
Namun, penetapan tersangka tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan kecukupan alat bukti. Desakan keluarga harus dijawab melalui proses penyidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keluarga juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Komnas Perempuan guna meminta perhatian dan perlindungan terhadap Rostiana.
ZULFAHRI TANJUNG: JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA HADIR DI ATAS KERTAS!
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung turut mempertanyakan belum adanya kepastian penanganan perkara tersebut.
Menurut keterangannya, SP2HP telah dikeluarkan penyidik, tetapi perkara belum mencapai tahap penetapan tersangka.
Ia menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut sampai korban mendapatkan perlindungan dan keluarga memperoleh kejelasan hukum.
“Kami juga menekankan agar pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, di mana korban mengalami trauma akibat penganiayaan tersebut,” ujarnya.
Zulfahri juga melontarkan kritik keras terhadap kondisi pelayanan hukum yang dirasakan masyarakat.
“Kalau hari ini kita bisa saksikan bahwa susahnya masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, kalaulah Polrestabes Medan tidak bisa memberikan rasa keadilan, artinya tidak sesuai dengan slogan Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan dan seremonial. Kepercayaan harus dibuktikan melalui pelayanan, transparansi, serta penanganan laporan yang profesional.
KAPOLRESTABES MEDAN HARUS BUKA KARTU: APA HAMBATAN PENYIDIKAN?
Kini tanggung jawab penjelasan berada pada jajaran Polrestabes Medan.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak perlu memastikan perkara tersebut dievaluasi secara objektif.
Ada sejumlah pertanyaan investigatif yang patut dijawab secara terbuka:
- Sudah sejauh mana pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti dilakukan?
- Apakah seluruh pihak yang dilaporkan sudah dimintai keterangan?
- Apa kendala penyidikan yang menyebabkan belum adanya penetapan tersangka?
- Kapan gelar perkara internal yang dijanjikan akan dilaksanakan?
- Mengapa keluarga merasa belum memperoleh informasi perkembangan perkara secara memadai?
- Bagaimana bentuk perlindungan konkret yang diberikan kepada korban selama proses hukum berlangsung?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa penyidik melakukan pelanggaran. Namun, lima bulan tanpa kepastian yang dirasakan korban merupakan alasan kuat bagi pimpinan untuk memastikan tidak ada tahapan penyidikan yang terabaikan.
Jangan sampai perkara ini hanya bergerak ketika korban dan keluarga kembali mendatangi kantor polisi.
INVESTIGASI GWI: JANGAN BIARKAN KASUS INI TENGGELAM DALAM TUMPUKAN LAPORAN!
Hingga berita ini diterbitkan, Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan belum adanya penetapan tersangka maupun perkembangan substantif penyidikan.
Redaksi DetektifInvestigasiGWI.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolrestabes Medan dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak terlapor maupun pihak kepolisian sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Perlu diingat, laporan polisi bukan sekadar nomor registrasi yang kemudian tersimpan dalam arsip. Di balik setiap laporan terdapat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum, perlindungan, dan kepastian proses.
Lima bulan sudah Rostiana menunggu. Lima bulan pula keluarganya mempertanyakan perkembangan perkara. Jangan biarkan penantian itu berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Kapolrestabes Medan harus menjawab persoalan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Periksa seluruh fakta. Buka perkembangan penyidikan. Pastikan perlindungan korban. Evaluasi setiap tahapan yang telah berjalan.
JANGAN BIARKAN SEORANG NENEK 69 TAHUN BERJUANG SENDIRIAN MENCARI KEADILAN. HUKUM HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN, BUKAN MEMELIHARA KETIDAKJELASAN!
