GABUNGNYAWARTAWANINDONESIA.CO.ID | MEDAN – Lima bulan bukan waktu yang sebentar. Namun bagi Rostiana Saragih (69), warga Jalan Rela, Kota Medan, penantian panjang untuk mendapatkan keadilan justru berubah menjadi penderitaan berkepanjangan.
Lansia yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan dan pengeroyokan oleh sekelompok orang itu hingga Kamis (12/11/2026) masih hidup dalam ketakutan. Trauma belum hilang, rasa aman belum kembali, sementara laporan polisi yang dibuat sejak 25 Juni 2026 belum berujung pada penetapan seorang pun tersangka.
Pertanyaan keras pun muncul: Apa yang sebenarnya terjadi dengan proses penyidikan di Polrestabes Medan? Mengapa perkara yang telah berjalan lima bulan belum memberikan kepastian hukum kepada korban?
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/2731/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 25 Juni 2026.
Bukan tanpa alasan keluarga kembali mendatangi Polrestabes Medan. Merasa minim memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara, keluarga mendampingi Rostiana datang ke kantor polisi sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis (12/11/2026).
Kedatangan itu menjadi bentuk kegelisahan sekaligus protes atas ketidakpastian yang mereka rasakan.
Dalam pertemuan dengan penyidik Pidum Polrestabes Medan, keluarga mendapatkan janji bahwa perkara akan segera ditindaklanjuti. Penyidik menyampaikan rencana gelar perkara internal pada hari itu atau keesokan harinya.
Penyidik juga disebut berjanji menginformasikan kepada keluarga apakah gelar perkara tersebut jadi dilaksanakan atau tidak, sekaligus segera mengirimkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).
Tetapi publik tentu tidak cukup hanya disuguhi janji. Yang dibutuhkan korban adalah bukti bahwa laporan masyarakat benar-benar diproses secara serius.
Jangan sampai gelar perkara hanya menjadi jawaban sementara setiap kali keluarga datang mempertanyakan nasib laporan.
NENEK 69 TAHUN MASIH TRAUMA, KE MANA NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN?
Di balik berkas laporan polisi, ada seorang perempuan lanjut usia yang mengaku masih dihantui ketakutan.
Rostiana mengungkapkan bahwa dirinya belum mampu melupakan peristiwa pemukulan yang dialaminya. Bayangan kejadian tersebut masih menimbulkan trauma, terlebih ketika mengetahui pihak yang dilaporkan belum ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya masih takut, karena pelaku masih bebas. Saya trauma kalau ingat mereka memukul saya,” ungkap Rostiana dengan suara bergetar.
Pernyataan itu bukan sekadar keluhan seorang korban. Itu adalah gambaran keresahan seorang warga lanjut usia yang mengharapkan perlindungan setelah mengaku mengalami kekerasan.
Rostiana bahkan secara terbuka meminta Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, turun tangan langsung.
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan laporan dan mempertanyakan kinerja jajaran Reskrim yang menangani perkaranya.
Permintaannya sederhana: berikan kepastian hukum dan perlindungan agar dirinya tidak terus hidup dalam ketakutan.
KELUARGA SOROT PENANGANAN PIDUM: JANGAN ADA KEISTIMEWAAN HUKUM!
Perwakilan keluarga korban, Ruth Helena Sinaga, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Polrestabes Medan bukan sekadar meminta informasi perkembangan laporan.
Mereka ingin memastikan tidak ada tekanan, intervensi, maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keistimewaan. Kami mendesak penyidik Pidum Polrestabes Medan agar segera menetapkan terlapor sebagai tersangka demi tegaknya keadilan,” tegas Ruth Helena.
Keluarga meminta penyidik tidak membiarkan perkara ini terus berputar dalam ketidakpastian.
Setiap tahapan penyidikan harus didasarkan pada fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah. Jika memang terdapat kendala, keluarga berhak memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk upaya lanjutan, keluarga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Komnas Perempuan untuk meminta perhatian serta perlindungan terhadap Rostiana.
ZULFAHRI TANJUNG: JANGAN BIARKAN RAKYAT BERJUANG SENDIRIAN MENCARI KEADILAN!
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung turut melontarkan kritik terhadap belum adanya kepastian penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, penyidik Pidum Polrestabes Medan harus memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan, terlebih pihaknya menyebut SP2HP telah diterbitkan, tetapi perkara belum sampai pada penetapan tersangka.
Zulfahri menegaskan dirinya tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut sampai korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang layak.
“Kami juga menekankan agar pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, di mana korban mengalami trauma akibat penganiayaan tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kondisi pelayanan penegakan hukum yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan besar bagi masyarakat.
“Kalau hari ini kita bisa saksikan bahwa susahnya masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, kalaulah Polrestabes Medan tidak bisa memberikan rasa keadilan, artinya tidak sesuai dengan slogan Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat,” tegas Zulfahri.
KAPOLRESTABES MEDAN HARUS MENJAWAB, BUKAN SEKADAR DIAM!
Kini sorotan publik tertuju kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak.
Lima bulan sudah laporan tersebut berjalan. Keluarga telah mendatangi kepolisian, korban telah menyampaikan ketakutannya, dan tuntutan transparansi telah disuarakan.
Lantas, apa yang menjadi hambatan penyidikan?
Apakah seluruh saksi sudah diperiksa? Apakah alat bukti telah dianalisis? Apakah terlapor sudah dimintai keterangan? Jika belum ada penetapan tersangka, apa alasan hukum dan perkembangan konkret yang mendasarinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar tidak berkembang dugaan negatif di tengah masyarakat.
Perlu ditegaskan, belum ditetapkannya tersangka tidak otomatis membuktikan adanya keberpihakan atau pelanggaran oleh penyidik. Namun, lamanya penanganan tanpa penjelasan yang memadai patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi pimpinan.
Kapolrestabes Medan jangan membiarkan persoalan ini hanya menjadi urusan bolak-balik keluarga korban mendatangi kantor polisi.
Turun tangan, evaluasi penanganan perkara, pastikan SP2HP diberikan, gelar perkara dilaksanakan sesuai ketentuan, dan perlindungan korban menjadi prioritas!
Jangan sampai seorang nenek berusia 69 tahun harus terus menanggung ketakutan, sementara keluarganya dipaksa menunggu tanpa kepastian.
HUKUM JANGAN TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KEPADA SIAPA PUN!
Hingga berita ini diterbitkan, Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan belum adanya penetapan tersangka maupun perkembangan substantif penyidikan.
Redaksi GabungnyaWartawanIndonesia.co.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolrestabes Medan dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
Pihak kepolisian maupun pihak terlapor diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.
Lima bulan menunggu bukan berarti keluarga harus menyerah. Keadilan tidak boleh berhenti di meja laporan polisi. Rostiana berhak mendapatkan perlindungan, keluarga berhak memperoleh kepastian, dan masyarakat berhak mengetahui sejauh mana hukum bekerja.
Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terkikis hanya karena tidak adanya penjelasan yang transparan atas sebuah laporan.
HUKUM HARUS BEKERJA, BUKAN SEKADAR MENJANJIKAN!
