Pontianak,gabungnyawartawanindonesia.co.id,– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah kembali mendapat sorotan. Pengamat sosial politik dan kebijakan publik, Syarif Usmulyadi Al Qadrie, meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap program tersebut guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara dan dampaknya terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Dalam analisis yang ditulisnya berjudul “Program MBG: Ketika Negara Terlalu Sibuk Memberi Makan”, Syarif menilai kebijakan publik tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik, tetapi harus diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis lahir dari asumsi bahwa persoalan utama anak-anak Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Namun, ia menilai akar persoalan yang sesungguhnya lebih kompleks, yakni kemiskinan, ketimpangan ekonomi, distribusi pangan yang belum merata, rendahnya kualitas sanitasi, serta keterbatasan layanan kesehatan di sejumlah daerah.
“Ketika negara memilih membagikan makanan kepada seluruh siswa tanpa membedakan status ekonomi keluarganya, sesungguhnya negara sedang mengobati gejala, bukan penyakitnya,” tulis Syarif.
Ia menyoroti penerapan subsidi yang bersifat universal dalam program tersebut. Menurutnya, anak dari keluarga mampu dan anak dari keluarga miskin menerima manfaat yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena bantuan diberikan kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan.
Syarif mengingatkan bahwa prinsip dasar bantuan sosial adalah ketepatan sasaran. Semakin luas kelompok penerima yang tidak relevan, semakin besar potensi kebocoran manfaat dan semakin kecil efektivitas program dalam menyelesaikan masalah utama.
Selain itu, ia juga mempertanyakan keberlanjutan fiskal program yang membutuhkan anggaran sangat besar apabila diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi pengorbanan terhadap program lain yang juga membutuhkan pendanaan.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah yang digunakan untuk MBG adalah rupiah yang tidak digunakan untuk memperbaiki sekolah rusak, meningkatkan layanan kesehatan, memperluas akses air bersih, atau meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarif menilai pengelolaan distribusi makanan untuk jutaan siswa bukan pekerjaan sederhana. Negara harus mengawasi rantai distribusi yang panjang, memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan tetap terjaga, serta mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa program berskala besar selalu memiliki risiko inefisiensi dan korupsi apabila pengawasannya tidak dilakukan secara ketat dan transparan.
“Publik berhak bertanya apakah MBG benar-benar dirancang untuk menyelesaikan masalah gizi atau justru berpotensi menjadi ladang baru distribusi proyek negara,” katanya.
Di sisi lain, Syarif menilai pemerintah seharusnya lebih berfokus pada kebijakan yang mampu memberdayakan masyarakat. Ia membedakan antara negara yang memberdayakan dengan negara yang memanjakan.
Menurutnya, negara yang memberdayakan akan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sebaliknya, negara yang terlalu banyak mengambil alih fungsi sosial masyarakat berpotensi menciptakan ketergantungan dalam jangka panjang.
Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah memperkuat daya beli keluarga miskin, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, memperbaiki sanitasi, serta menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Karena itu, Syarif meminta pemerintah membuka ruang evaluasi secara objektif terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui audit menyeluruh, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun dampak program terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak.
“Negara demokratis dibangun di atas data, bukan keyakinan. Jika hasil evaluasi menunjukkan manfaat program tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, pemerintah harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan kebijakan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia harus tetap dipertahankan. Namun, menurutnya, bentuk program yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut harus terbuka terhadap perbaikan apabila ditemukan cara yang lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan lebih berkelanjutan.
“Jika ada cara yang lebih murah, lebih tepat sasaran, dan lebih efektif untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, maka yang harus dipertahankan adalah tujuannya, bukan programnya,” pungkas Syarif.
(Rin)
