Soroti Temuan BPK pada Kontraktor di Lebak, King Naga Minta APH Proses Hukum yang Lewat 90 Hari dan Bupati Lebak Wajib Lakukan Blacklist

banner 468x60

LEBAK, BANTEN –Gabungnyawartawanindonesia.co.id

Maraknya proyek infrastruktur dan pengadaan yang dikerjakan oleh para kontraktor di Kabupaten Lebak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Ketua Dewan Pimpinan Distrik (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Lebak, Ade Surnaga yang akrab disapa King Naga, angkat bicara menyikapi persoalan tersebut.

King Naga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak maupun Kepolisian Resor (Polres) Lebak, untuk bertindak tegas dan tidak ragu memproses secara hukum para kontraktor yang mengabaikan kewajiban pengembalian kerugian negara apabila telah melewati batas waktu 90 hari.

“Temuan BPK itu bukan sekadar catatan administratif biasa, melainkan indikasi kuat adanya potensi kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jika batas waktu tindak lanjut selama 90 hari sudah terlewati dan pihak kontraktor tidak kunjung mengembalikan kerugian tersebut, APH wajib turun tangan memprosesnya ke ranah pidana tanpa pandang bulu,” tegas King Naga dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, lambannya penanganan serta sikap kompromi terhadap penyedia jasa yang nakal hanya akan memperburuk tata kelola pembangunan di Kabupaten Lebak. Ia menilai penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang kerap mengerjakan proyek tidak sesuai spesifikasi maupun volume kontrak.

Selain mendesak ketegasan APH, King Naga juga menuntut Bupati Lebak H. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H. melalui dinas terkait dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengambil langkah administratif yang konkret. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memblokade atau memasukkan perusahaan-perusahaan kontraktor yang bermasalah ke dalam daftar hitam (blacklist).

“Pemerintah daerah jangan tutup mata dan jangan memberi ruang lagi bagi kontraktor yang terbukti bermasalah dalam temuan BPK. Wajib hukumnya bagi Pemkab Lebak untuk memblokade perusahaan tersebut agar tidak lagi bisa mengikuti tender atau mendapatkan proyek yang bersumber dari uang rakyat di masa mendatang,” ujarnya.

King Naga memastikan pihaknya bersama elemen masyarakat akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Lebak. Ia berharap sinergi antara ketegasan pemerintah daerah dalam menjatuhkan sanksi blokade dan keberanian APH dalam menindak pelanggaran hukum dapat menyelamatkan anggaran daerah demi pembangunan Lebak yang lebih berkualitas.

mal

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *