Papan Informasi Diduga Nihil, Proyek di Desa Shang Yang Dengdek Disorot! GWI Tantang Kades Buka-bukaan Soal Anggaran

banner 468x60

PANDEGLANG – Transparansi penggunaan anggaran publik kembali menjadi sorotan. Kali ini, pekerjaan yang berlokasi di Desa Shang Yang Dengdek, Kecamatan Pulo Sari, Kabupaten Pandeglang, menjadi perhatian serius Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN) bersama Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPC Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran tim GWI DPC Kabupaten Pandeglang, ditemukan dugaan tidak terpasangnya papan informasi publik di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai transparansi kegiatan, mulai dari sumber anggaran, pihak pelaksana, hingga sejauh mana pemerintah desa mengetahui dan terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Menindaklanjuti temuan itu, Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang sekaligus Koordinator GOW-BANTEN, Raeynold Kurniawan, telah melayangkan surat resmi konfirmasi dan klarifikasi bernomor 217/GWI-DPC/16/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 kepada Kepala Desa Shang Yang Dengdek.

Dalam surat tersebut, pihaknya meminta penjelasan mengenai empat hal penting, yakni apakah pekerjaan tersebut diketahui oleh kepala desa, sejauh mana keterlibatan pemerintah desa, dari mana sumber anggaran kegiatan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pekerjaan.

GWI menilai keberadaan papan informasi pada pekerjaan yang menggunakan anggaran publik merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab.

Apabila informasi dasar tersebut tidak tersedia di lokasi, maka wajar apabila masyarakat maupun insan pers mempertanyakan bagaimana mekanisme transparansi dan pengawasan pekerjaan tersebut dijalankan.

Namun demikian, dugaan tidak terpasangnya papan informasi tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar persoalan ini tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Koordinator II GOW-BANTEN sekaligus Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa langkah konfirmasi yang dilakukan GWI merupakan bagian dari tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai pertanyaan mengenai penggunaan anggaran publik justru dianggap sebagai gangguan. Wartawan memiliki fungsi kontrol sosial, dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa pelaksananya, serta bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan,” tegas Jaka.

Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi bukanlah sesuatu yang perlu dihindari oleh penyelenggara pemerintahan. Justru, penjelasan yang terbuka dan disertai dokumen pendukung akan membantu menghindari munculnya dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah desa harus mampu memberikan penjelasan secara transparan apabila terdapat kegiatan pembangunan atau pekerjaan yang berlangsung di wilayahnya, terutama apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.

Langkah konfirmasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

GWI menegaskan bahwa permintaan klarifikasi bukan bentuk penghakiman terhadap pihak mana pun, melainkan upaya memperoleh informasi yang akurat, menguji temuan lapangan, serta menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Hingga berita ini disusun, GWI meminta Kepala Desa Shang Yang Dengdek memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber anggaran, pelaksana kegiatan, keterlibatan pemerintah desa, serta alasan tidak ditemukannya papan informasi publik di lokasi pekerjaan.

GWI DPC Kabupaten Pandeglang bersama GOW-BANTEN menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong instansi berwenang melakukan pemeriksaan apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap anggaran publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Desa Shang Yang Dengdek maupun pihak pelaksana pekerjaan untuk dimuat secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

Penulis : Team/red

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *