Singkawang,gabungnyawartawanindonesia.co.id-Kalbar,— Beredarnya surat kebijakan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, terkait pembatalan dan penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas ASN Tahun Anggaran 2026 mulai menuai sorotan dan kekecewaan di kalangan pegawai.
Kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 900.1.1.4/1227BD-02.AD/2026 tertanggal 25 September 2026 tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilan, transparansi, serta arah kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
Salah seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi juga berani mengevaluasi seluruh pos pengeluaran pemerintah, termasuk anggaran yang digunakan oleh para pejabat.
Selain itu, jangan sampai ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi, pihak yang pertama kali harus menanggung dampaknya justru pegawai tingkat bawah.
“Kami juga punya keluarga, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab ekonomi. Kalau memang keuangan daerah sedang mengalami kesulitan, pertanyaannya, mengapa efisiensi tidak diperlihatkan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen belanja pemerintah?” tegasnya, Minggu (15/11/2026).
Bahkan, menurutnya, sebagian ASN sudah terlanjur menggunakan dana pinjaman pada Mei 2026 dengan harapan dapat menggantinya setelah gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dicairkan pada Juni 2026.
“Pada Mei 2026, sebagian ASN sudah menggunakan dana pinjaman dengan harapan pada Juni bisa digantikan setelah gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dibayarkan. Namun, ketika pengajuan dilakukan pada Juni 2026, kami mendapat informasi dari BPKAD bahwa pembayaran TPP ke-13 ditunda sampai setelah perubahan anggaran. Karena itu, sampai sekarang ASN masih menaruh harapan terhadap pembayaran tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, ia melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, yang dinilainya belum memberikan kepastian terhadap nasib dan kesejahteraan ASN tingkat bawah.
“Apakah Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, tidak berotak dalam memikirkan nasib kami sebagai ASN? Kami juga manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab ekonomi. Jangan hanya menuntut kami terus mengabdi, tetapi ketika menyangkut kesejahteraan dan kepastian hak kami, justru tidak ada kejelasan. Apakah pimpinan daerah tidak mampu memahami kesulitan yang sedang dihadapi pegawai kecil seperti kami?” kesalnya.
Menurutnya, ASN tingkat bawah bukanlah kelompok pegawai yang memiliki kewenangan besar dalam pemerintahan. Kami justru menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan harus menghadapi berbagai persoalan pelayanan setiap hari.
“Kami ini pegawai paling bawah yang setiap hari, bahkan setiap jam, berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kami bukan seperti Kadis, Kabid, maupun Kasi yang memiliki posisi dan kewenangan jabatan. Kami adalah ASN di garis paling depan yang berhadapan langsung dengan berbagai keluhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah jangan sampai hanya memandang ASN sebagai tenaga kerja yang wajib menjalankan tugas tanpa mengenal waktu, tetapi mengabaikan kenyataan bahwa mereka juga memiliki keluarga, kebutuhan hidup, serta tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak.
“Kami juga ingin diperhatikan. Jangan hanya menuntut pengabdian dan loyalitas dari pegawai tingkat bawah, sementara ketika menyangkut kesejahteraan dan kepastian hak kami, justru tidak ada kejelasan. Apakah suara pegawai kecil seperti kami memang tidak cukup penting untuk didengar oleh pimpinan daerah?” tambahnya.
Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,8 Miliar Dipertanyakan.
Lebih jauh, ia mempertanyakan arah prioritas belanja Pemerintah Kota Singkawang. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas yang mencapai sekitar Rp10,8 miliar bukanlah angka kecil. Karena itu, pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka apa hasil konkret dari penggunaan anggaran tersebut.
Lantas, mengapa ketika ASN tingkat bawah menunggu kepastian pembayaran TPP ke-13 untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak, justru kebijakan pembatalan pembayaran tersebut yang muncul?
Menurutnya, perjalanan dinas seolah menjadi salah satu komponen belanja yang terus mendapatkan alokasi setiap tahunnya. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh perjalanan dinas tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kota Singkawang?
“Apa manfaat konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Singkawang? Jangan sampai anggaran miliaran rupiah terus dihabiskan untuk perjalanan dinas, tetapi hasilnya hanya sebatas laporan kegiatan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban administratif,” bebernya.
Ia meminta para pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas membuktikan hasil dan manfaat dari setiap penggunaan uang rakyat. Jangan sampai pertanggungjawaban hanya berhenti pada kuitansi, laporan kegiatan, dan dokumentasi perjalanan.
“Kami juga mempertanyakan, apakah hasil perjalanan dinas tersebut benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program yang bermanfaat, atau hanya berhenti sebagai laporan kepada pimpinan, termasuk Wali Kota Singkawang?” ujarnya.
Ia menilai, jika pemerintah daerah memang sedang mengalami keterbatasan fiskal, seharusnya evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya membebankan konsekuensi penghematan kepada pegawai kecil.
“Jangan sampai Wali Kota begitu mudah memangkas tambahan penghasilan pegawai kecil, tetapi tidak menunjukkan evaluasi yang sama tegasnya terhadap pengeluaran perjalanan dinas para pejabat,” tegasnya.
Menurutnya, ASN di tingkat bawah selama ini dituntut disiplin, loyal, bekerja maksimal, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, ketika menyangkut kesejahteraan mereka, justru kepastian yang ditunggu-tunggu belum juga diperoleh.
“Kalau pemerintah berani membatalkan TPP ke-13 dengan alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kami juga ingin melihat keberanian yang sama dalam mengevaluasi seluruh belanja pejabat. Jangan hanya ASN di bawah yang diminta memahami kondisi keuangan daerah, sementara penggunaan anggaran miliaran rupiah lainnya tidak dijelaskan manfaatnya secara terbuka,” katanya.
ASN Ancam Demonstrasi dan Mogok Kerja
Puncak kekecewaan tersebut bahkan memunculkan ancaman aksi demonstrasi hingga mogok kerja dari ASN tingkat bawah apabila pembayaran TPP ke-13 benar-benar tidak direalisasikan tanpa kepastian yang jelas.
Menurutnya, pegawai kecil juga memiliki batas kesabaran. Mereka tidak ingin terus-menerus diminta memahami kebijakan pemerintah, sementara persoalan kesejahteraan dan hak yang dinantikan justru dibiarkan tanpa kejelasan.
“Kalau memang TPP ke-13 kami tidak dibayarkan, kami sebagai pegawai paling bawah juga punya batas kesabaran. Kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi demonstrasi, bahkan mogok kerja sebagai bentuk protes untuk menuntut hak dan kepastian dari pemerintah. Jangan anggap kami hanya bisa diam menerima kebijakan. Kami juga punya suara, punya keluarga, dan punya tanggung jawab yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Singkawang tidak menutup mata terhadap keresahan tersebut. Wali Kota Singkawang diminta segera membuka ruang dialog, memberikan penjelasan secara transparan, serta menyampaikan keputusan konkret mengenai nasib pembayaran TPP ke-13 yang telah dinantikan ASN sejak Juni 2026.
Sebab, efisiensi anggaran semestinya tidak hanya menjadi alasan untuk memangkas kesejahteraan pegawai, tetapi juga harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh pengeluaran pemerintah secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan pada Senin (16/11/2026), Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan awak media melalui pesan WhatsApp pada Minggu (15/11/2026).
Dari total 15 poin pertanyaan yang dilayangkan kepada Wali Kota, terdapat empat pertanyaan penting yang hingga kini membutuhkan penjelasan dan jawaban secara terbuka dari Pemerintah Kota Singkawang.
Adapun empat poin utama yang dimintakan penjelasan kepada Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, yakni:
1. Siapa pihak yang pertama kali mengusulkan kebijakan pembatalan pembayaran TPP tersebut? Apakah keputusan itu merupakan kebijakan langsung Wali Kota, hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), atau berdasarkan rekomendasi dari BPKAD?
2. Apakah Pemerintah Kota Singkawang menjamin bahwa keputusan pembatalan pembayaran TPP tersebut tidak merugikan hak dan kesejahteraan ASN? Terutama pegawai golongan bawah yang setiap hari berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Apa hasil konkret dan manfaat yang telah dirasakan masyarakat dari penggunaan anggaran perjalanan dinas sekitar Rp10,8 miliar tersebut? Apakah pemerintah daerah memiliki laporan evaluasi yang dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat?
4. Apakah Wali Kota bersedia membuka secara transparan seluruh rincian pertimbangan efisiensi anggaran? Termasuk pos-pos belanja apa saja yang telah dipangkas, serta apa dasar pertimbangan pemerintah daerah sehingga TPP ASN menjadi salah satu komponen yang dibatalkan?
Keempat pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas dan terukur. Sebab, kebijakan yang menyangkut kesejahteraan ASN dan penggunaan anggaran daerah bukan semata-mata urusan internal pemerintahan, melainkan juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik.
Pewarta : RA











