Tangerang, gabungnyawartawanindonesia.co.id – Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sejatinya menjadi momentum krusial untuk merefleksikan kembali fondasi kebangsaan. Namun, realitas hari ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara teks ideal Pancasila dan fakta di lapangan. Peringatan tahunan ini didesak untuk tidak terjebak dalam ritual seremonial dan pidato normatif yang kehilangan substansi.
Pancasila lahir dari pemikiran mendalam para pendiri bangsa untuk menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan. Melalui lima sila di dalamnya, Pancasila dirancang menjadi pemersatu sekaligus pedoman hidup demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Sayangnya, tantangan zaman yang kian kompleks justru menguji daya tahan ideologi ini.
Pimpinan media Newsoneindonesia.com sekaligus pemikir sosial, Daniel D. Tony C, BJ., memberikan kritik tajam terkait kondisi relevansi nilai dasar negara saat ini.
“Kita harus jujur dan berani mengakui kontradiksi yang terjadi. Pancasila diciptakan bukan untuk menjadi pajangan mati atau sekadar hiasan dinding usang di kantor pemerintahan. Pancasila adalah kompas hidup. Jika kita hari ini masih melihat ketimpangan hukum, eksploitasi ekonomi, dan hilangnya etika di ruang publik, maka kita sedang mengkhianati substansi lahirnya Pancasila itu sendiri,” tegas Daniel dalam pernyataan tertulisnya, Senin (1/6).
Daniel juga menyoroti bagaimana arus globalisasi dan ledakan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi, justru mengancam persatuan. Ruang digital hari ini dinilai telah bergeser menjadi medan perang baru yang penuh polarisasi.
Menurutnya, Sila ketiga, Persatuan Indonesia, kini terus diamputasi oleh algoritma media sosial yang menyuburkan hoaks dan ujaran kebencian. Nilai musyawarah mufakat digantikan oleh ego kelompok dan caci maki di kolom komentar.
“Membumikan Pancasila di era digital bukan lagi soal menghafal teks secara dogmatis. Ujian kita hari ini ada di ujung jari. Tantangannya adalah bagaimana kita berani melawan pembodohan massal di media sosial dan membangun ekosistem digital yang berbasis pada etika serta kebenaran data,” tambah Daniel.
Kritik paling mendasar dalam opini ini tertuju pada implementasi Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dinilai masih menjadi utang sejarah yang belum lunas. Pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik atau angka pertumbuhan ekonomi yang dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat bawah terus terhimpit.
Nyatanya, akses pendidikan berkualitas masih menjadi barang mewah, jaminan kesehatan sering kali diskriminatif, dan lapangan kerja semakin sulit diakses oleh masyarakat kecil. Daniel menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memanusiakan manusia dan menjangkau hingga pelosok terjauh.
“Pancasila harus dikembalikan fungsinya sebagai ruh utama kebijakan publik, bukan stempel pembenaran bagi regulasi yang hanya berpihak pada pemilik modal. Keadilan sosial itu harus dirasakan nyata di meja makan rakyat kecil, dalam bentuk kepastian hidup, bukan sekadar janji politik di televisi,” ujarnya lugas.
Di akhir pernyataannya, Daniel menekankan bahwa masa depan Pancasila berada di pundak generasi muda. Namun, mereka tidak butuh doktrinasi satu arah atau pemaksaan jargon keluhuran masa lalu. Anak muda membutuhkan keteladanan nyata dari para pemimpin dan pembuat kebijakan. Nilai-nilai Pancasila hanya akan hidup jika diwariskan lewat ruang diskusi yang merdeka, partisipasi publik yang bermakna, dan aksi nyata.
Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk mengakhiri kemunafikan bernegara. Seluruh elemen bangsa—terutama pemegang kekuasaan—harus memperkuat komitmen nyata untuk menjaga keutuhan NKRI. Sudah saatnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja (working ideology) untuk mengikis ketidakadilan, mempererat persaudaraan yang retak, dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat serta berkeadilan.
