NTT ll gabungnya wartawan Indonesia.co.id ll Sabu Raijua – Wajah pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, kembali dihantam kabar pilu. Alih-alih mendapatkan apresiasi atas dedikasinya di wilayah dengan tantangan geografis yang berat, sejumlah tenaga pendidik honorer dilaporkan harus menelan pil pahit: Honor mereka diduga dipangkas drastis hingga tersisa Rp150.000 per bulan.
Padahal, sebelumnya para pahlawan tanpa tanda jasa ini mengantongi honorarium sekitar Rp1.500.000. Pemotongan sebesar 90% ini memicu gejolak dan tanda tanya besar mengenai transparansi tata kelola anggaran pendidikan di daerah tersebut.
Kondisi ini bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup para guru. Berdasarkan penelusuran lapangan, harga bensin eceran di Sabu Raijua kerap menyentuh angka Rp35.000 per botol besar.
Dengan kalkulasi sederhana, honor Rp150.000 hanya mampu membeli sekitar 4 botol bensin. Jumlah ini jelas mustahil dapat menutupi biaya transportasi bulanan bagi guru yang harus melintasi batas kecamatan demi mengajar, apalagi untuk memenuhi kebutuhan dapur.
“Bagaimana mungkin guru diminta mencerdaskan bangsa jika untuk sekadar sampai ke sekolah saja mereka harus ‘berdarah-darah’ menutupi ongkos?” ujar salah satu sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan posisi pekerjaannya.
Kekecewaan publik semakin meruncing setelah beredarnya informasi mengenai biaya masuk di salah satu sekolah tertentu di wilayah yang sama yang dikabarkan mencapai ratusan juta rupiah.
Meskipun angka fantastis tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, kontrasnya informasi ini menciptakan jurang lebar yang memuakkan.
Di satu sisi pendidikan terkesan menjadi komoditas mahal, namun di sisi lain, kesejahteraan pengajarnya justru diabaikan.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua maupun Dinas Pendidikan setempat belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar kebijakan pemotongan honor yang dinilai tidak manusiawi tersebut.
Ketidakhadiran otoritas dalam memberikan klarifikasi memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat. Publik menuntut:
* Ke mana sisa anggaran honorarium yang sebelumnya dialokasikan?
* Mendesak pembatalan pemotongan honor yang tidak rasional.
* Menjamin hak-hak dasar guru honorer sebagai ujung tombak pendidikan di daerah terpencil.
Jargon “Pendidikan Berkualitas” hanya akan menjadi slogan kosong jika aktor utamanya—para guru—dibiarkan terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kemanusiaan.
Redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua serta pihak terkait untuk mendapatkan perimbangan berita. (Albon AS)
