Pandeglang – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP AS-SHOF di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, yang menelan anggaran APBN Tahun 2026 sebesar Rp2.458.288.000 kini menjadi sorotan publik.
Proyek yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) tersebut mencakup pembangunan tiga ruang kelas, ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium TIK, ruang UKS, hingga toilet dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender.
Namun di tengah proses pembangunan, muncul sejumlah keluhan dan dugaan pelanggaran di lapangan, mulai dari lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan material yang dipersoalkan, hingga minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal.
Berdasarkan hasil pantauan media di lokasi proyek, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan K3 seperti helm proyek, rompi keselamatan, sepatu boot, maupun sarung tangan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa penerapan standar K3 dan SMK3 pada proyek negara tersebut belum berjalan maksimal.
Tak hanya itu, media juga menemukan dugaan penggunaan besi cincin yang sudah berkarat pada beberapa titik pekerjaan konstruksi. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas material yang digunakan dalam proyek revitalisasi sekolah tersebut.
Salah seorang pekerja asal Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku baru bekerja selama dua hari dan belum menerima perlengkapan keselamatan kerja apa pun.
“Belum dapat helm, sepatu boot, rompi, maupun sarung tangan. Kerja harian dibayar Rp120 ribu,” ujarnya kepada media.
Pekerja lainnya juga menyebut sistem kerja di lokasi proyek terbagi menjadi pekerja borongan dan harian.
Selain persoalan K3, masyarakat sekitar turut menyoroti minimnya keterlibatan warga lokal dalam pengerjaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Bojongmanik mengungkapkan adanya kekecewaan warga karena kesempatan kerja dinilai lebih banyak diberikan kepada pekerja dari luar daerah.
“Padahal banyak masyarakat sini yang membutuhkan pekerjaan,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak sekolah menyatakan pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai prosedur dan apabila ditemukan kekurangan akan segera dilakukan pembenahan. Pihak sekolah juga meminta agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan langsung kepada Ketua P2SP SMP AS-SHOF.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Ketua P2SP SMP AS-SHOF Kecamatan Sindangresmi, Rijal, mengaku siap memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut.
“Bapak sudah ke lokasi? Anggota bapak siapa yang ke lokasi? Kesini saja langsung, besok saya ada di lokasi. Biar saya bisa menjelaskan terkait K3 dan sertifikasi besi,” ujarnya singkat.
Menanggapi berbagai informasi yang berkembang, Koordinator GOW-Banten, Raeynold Kurniawan dan juga sekaligus sebagai ketua GWI Pandeglang, Meminta pihak panitia memberikan klarifikasi resmi terkait penerapan standar K3, mekanisme perekrutan tenaga kerja, keterlibatan masyarakat lokal, hingga sistem pengawasan proyek.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar pembangunan pendidikan yang bersumber dari uang negara benar-benar berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait lainnya termasuk konsultan pengawas dan dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan lemahnya pengawasan dalam proyek revitalisasi tersebut.”
Tim Investigasi GWI
