Replanting Sawit Rp27 Miliar Disorot, KUD Minanga Ogan Bantah Dugaan Kongkalikong

banner 468x60

OGAN KOMERING ULU (OKU), gabungnyawartawanindonesia.co.id – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting kelapa sawit yang nilai pendanaannya disebut mencapai Rp27 miliar.

Pengurus koperasi tersebut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengajuan bantuan, keterlibatan Dinas Pertanian, proses verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga tata kelola dana yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga merupakan karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa pelaksanaan program replanting telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ia sekaligus membantah dugaan kongkalikong maupun penyerobotan lahan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam pemberitaan.

“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) petang.

Dua Jalur Resmi Pengajuan PSR

Yoga menjelaskan, program PSR yang didanai BPDPKS memiliki dua mekanisme pengajuan resmi, yakni Jalur Dinas dan Jalur Kemitraan.

Kedua skema tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus memastikan proses pengajuan bantuan dan penyaluran dana berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, mekanisme pelaksanaan program mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam skema bantuan PSR, pemerintah menetapkan dukungan dana sebesar Rp60 juta per hektare, dengan batas maksimal empat hektare bagi setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, pengurus KUD Minanga Ogan meminta agar pelaksanaan program tersebut dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari besaran anggaran yang menjadi sorotan.

Mulai dari proses pengajuan, pemeriksaan persyaratan, verifikasi CPCL, hingga mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum bantuan dapat direalisasikan.

Pengurus KUD Minanga Ogan menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, besarnya nilai pendanaan program yang mencapai sekitar Rp27 miliar membuat transparansi pelaksanaan, kejelasan status lahan, serta akuntabilitas penggunaan dana tetap menjadi aspek penting untuk diperhatikan.

Keterangan pengurus KUD Minanga Ogan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi atas berbagai tudingan yang berkembang. Sementara itu, dugaan kongkalikong maupun penyerobotan lahan masih memerlukan penelusuran dan pembuktian berdasarkan dokumen serta keterangan para pihak terkait.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *