PANDEGLANG — Sorotan terhadap PKBM Jaya Mekar di Desa Wirasinga, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, kini bergeser pada tuntutan agar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang tidak sekadar menerima atau memeriksa administrasi dari meja kantor.
Gabungan Organisasi Wartawan Banten (GOW-BANTEN) secara tegas mendesak instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap aktivitas PKBM Jaya Mekar.
Desakan tersebut muncul setelah sejumlah pertanyaan mengenai data peserta didik, aktivitas pembelajaran, tenaga pendidik, lokasi kegiatan serta administrasi kelembagaan belum memperoleh penjelasan substantif yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Raeynold Kurniawan, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, mengatakan persoalan tersebut tidak seharusnya hanya diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen.
“Kami mendesak Dindik Pandeglang turun langsung. Jangan hanya melihat berkas administrasi. Datang ke lokasi, cek aktivitasnya, cocokkan data peserta didik, tenaga pendidik dan kegiatan pembelajarannya. Itu cara paling sederhana untuk memastikan apakah data administratif benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Raeynold.
Menurutnya, verifikasi lapangan diperlukan agar tidak muncul kesimpulan sepihak, baik terhadap PKBM maupun terhadap pihak yang menyampaikan informasi.
“Kami tidak mengatakan dugaan itu benar. Justru karena belum ada kepastian, pemerintah harus hadir melakukan verifikasi. Kalau ternyata semuanya sesuai, hasil pemeriksaan akan menjadi jawaban. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya.
Sementara itu, Jaka Somantri, Koordinator II GOW-BANTEN sekaligus Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, meminta Dindik Pandeglang tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Jaka menilai pertanyaan mengenai aktivitas pendidikan seharusnya dapat dijawab dengan data yang konkret dan kondisi yang dapat dilihat langsung.
“Kami meminta Dindik turun, bukan sekadar memanggil pihak PKBM lalu menerima penjelasan secara administratif. Kalau ingin persoalannya terang, verifikasi langsung. Lihat tempat belajarnya, cek aktivitasnya, cocokkan peserta didiknya, periksa tenaga pendidiknya dan lihat administrasinya,” kata Jaka.
Ia menegaskan, pemeriksaan lapangan bukan bentuk tekanan terhadap PKBM Jaya Mekar, melainkan bagian dari upaya memastikan kegiatan pendidikan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau memang semua berjalan normal, tidak perlu takut diverifikasi. Justru verifikasi akan membersihkan nama lembaga dari berbagai pertanyaan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah bisa segera mengambil langkah sesuai ketentuan,” tegasnya.
GOW-BANTEN juga meminta Dindik Pandeglang memberikan perhatian serius terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.
Menurut Raeynold, pemerintah memiliki posisi penting untuk menghentikan spekulasi dengan fakta, bukan membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya.
“Jangan biarkan persoalan ini hanya menjadi bola liar. Pemerintah harus turun dan menunjukkan fakta. Apakah kegiatan benar-benar berjalan, apakah data peserta didik sesuai, apakah tenaga pendidiknya ada, dan apakah administrasinya sesuai dengan kondisi faktual. Semua itu bisa dijawab melalui verifikasi,” katanya.
Jaka menambahkan, pihaknya siap menghormati apa pun hasil pemeriksaan sepanjang dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami siap menerima hasil verifikasi. Kalau hasilnya sesuai, kami sampaikan sesuai. Kalau ada temuan, tentu harus disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai aturan. Kami tidak mencari vonis, kami mencari kepastian,” ujarnya.
GOW-BANTEN menegaskan bahwa persoalan tersebut kini tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan.
Dindik Pandeglang didesak turun langsung ke PKBM Jaya Mekar untuk melakukan inspeksi dan verifikasi secara menyeluruh.
Mulai dari keberadaan peserta didik, tenaga pendidik, proses pembelajaran, lokasi kegiatan, jadwal belajar, administrasi kelembagaan hingga kesesuaian data yang dilaporkan dengan kondisi faktual perlu diperiksa.
“Kami minta Dindik jangan hanya percaya pada dokumen. Dokumen bisa diperiksa di kantor, tetapi kegiatan pendidikan harus dibuktikan di lapangan. Turun, cek, cocokkan, lalu sampaikan hasilnya secara objektif. Dengan begitu masyarakat mendapatkan kepastian,” pungkas Raeynold.
GOW-BANTEN menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dengan mengedepankan verifikasi, konfirmasi, keberimbangan dan hak jawab.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PKBM Jaya Mekar tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas seluruh hal yang dipertanyakan.
Penulis: Team/Red
