Pandeglang, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang menjadi lokasi penyampaian aspirasi besar-besaran yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB-212) Kabupaten Pandeglang, Rabu (20/5/2026).
Sebanyak ratusan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan anggota organisasi berkumpul sejak pukul 13.30 WIB membawa tuntutan tegas terkait dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Aksi damai ini berlangsung tertib hingga sore hari, disambut langsung oleh Wakil Ketua Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, beserta jajarannya.
Aksi ini merupakan wujud nyata dari sikap kritis dan keprihatinan mendalam organisasi terhadap berbagai temuan di lapangan, khususnya yang terjadi di Dapur SPPG Caringin Labuan Mandiri dan sejumlah dapur penyedia layanan lainnya. Sikap resmi ini telah tertuang dalam dokumen yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPC GAIB-212 Kabupaten Pandeglang, H. Ahmad Arofi, yang menuntut Badan Gizi Nasional beserta Satgas di tingkat kabupaten melakukan evaluasi menyeluruh, pengawasan ketat, dan audit mendalam terhadap seluruh sistem pengelolaan dapur yang beroperasi.
Dalam orasi dan dokumen yang diserahkan, GAIB-212 menguraikan sejumlah poin pelanggaran serius yang dinilai merugikan masyarakat serta mencoreng citra program pemerintah. Isu utama yang disorot adalah ketidakpatuhan terhadap SOP serta praktik diskriminasi tenaga kerja.
Berdasarkan data yang dihimpun, banyak pengelola dapur yang justru merekrut tenaga kerja dari luar daerah dan mengabaikan warga lokal, padahal peraturan mewajibkan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai prioritas. Bahkan ditemukan fakta adanya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap tenaga kerja warga daerah yang kemudian diganti tenaga luar dengan alasan efisiensi biaya, hal yang dinilai sangat tidak adil dan melanggar prinsip keadilan sosial.
Masalah ekonomi juga menjadi sorotan tajam. Diduga kuat terjadi praktik penandaan harga atau markup yang tidak wajar pada bahan baku penyusunan menu, sehingga kualitas yang diterima penerima manfaat tidak sebanding dengan biaya seharusnya. Lebih dari itu, pelaksanaan program ini dinilai mengabaikan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Padahal, tujuan utama program MBG adalah menggerakkan roda perekonomian warga sekitar, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi persekongkolan yang merugikan pelaku usaha daerah.
Aspek lingkungan turut menjadi perhatian serius. Pengelolaan limbah dan sampah sisa produksi di sejumlah lokasi dapur dinilai tidak sesuai standar kesehatan dan lingkungan, berpotensi besar menimbulkan pencemaran tanah dan air yang akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan warga yang tinggal di sekitar lokasi operasional.
Puncak keluhan datang langsung dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Banyak laporan masuk menyatakan makanan yang diterima tidak layak dikonsumsi, jauh dari standar mutu yang ditetapkan BGN. Standar yang seharusnya dipenuhi—yaitu makanan berkualitas baik (tidak rusak/busuk), higienis (bersih dari proses hingga penyaluran), dan sesuai takaran gizi—banyak yang tidak terpenuhi di lapangan.
Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, GAIB-212 merumuskan lima poin tuntutan utama yang disampaikan secara tegas kepada pihak berwenang:
1. Keadilan Pekerjaan: Wajibkan pengelola memprioritaskan dan memberdayakan tenaga kerja lokal sesuai aturan berlaku.
2. Perbaikan Kualitas Menu: Jamin penyajian makanan yang benar-benar bergizi, higienis, dan berkualitas tinggi, khususnya bagi kelompok rentan.
3. Penanganan Limbah: Perbaiki sistem pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga.
4. Pemberdayaan UMKM: Pastikan seluruh bahan baku dan kebutuhan program bersumber dari pelaku usaha mikro lokal untuk menggerakkan ekonomi
Red
