Bukan Sekadar Kebisingan, Warga Panongan Desak Legalitas dan Seluruh Perizinan PT Cipta Nusa Traytama Diperiksa

banner 468x60

TANGERANG | gabungnyawartawanindonesia.co.id – Aktivitas produksi PT Cipta Nusa Traytama di Kampung Sangereng, Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, memicu gelombang keberatan dari warga yang bermukim tepat di sisi bangunan perusahaan. Persoalan ini tidak lagi berhenti pada keluhan polusi suara mesin produksi, melainkan merembet pada gugatan serius mengenai kesesuaian fungsi bangunan, legalitas perizinan usaha, tata ruang, hingga kepatuhan terhadap regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Beroperasinya lini produksi yang menempel langsung dengan permukiman memunculkan keresahan mengenai hak warga atas lingkungan tempat tinggal yang layak. Aktivitas pemotongan, penekukan, pengepresan, hingga pembentukan pelat besi menjadi produk jadi dinilai memiliki risiko tinggi mengganggu ketenteraman warga apabila dijalankan tanpa sistem pengendalian dampak lingkungan yang memadai.

Berdasarkan penuturan seorang warga berinisial H.I., bangunan yang kini ditempati PT Cipta Nusa Traytama sejatinya telah berdiri lebih dulu sebelum ia membangun dan menempati rumahnya. Kala itu, bangunan tersebut masih kosong dan belum difungsikan untuk kegiatan industri.

Situasi berubah drastis setelah bangunan disewa dan dioperasikan perusahaan. Menurut H.I., aktivitas di dalamnya bukan sekadar pergudangan atau penyimpanan barang, melainkan proses manufaktur yang mengolah bahan baku pelat besi menjadi produk jadi berupa *kabel tray* (dudukan instalasi kabel listrik) menggunakan berbagai mesin berat.

Perubahan peruntukan inilah yang menjadi pangkal persoalan. Lokasi produksi berada sangat rapat dengan rumah penduduk, bahkan salah satu sisi dinding rumah H.I. berbatasan langsung dengan dinding pabrik. Akibatnya, dentuman mesin pemotong besi, proses pengepresan, hingga bongkar muat material menembus langsung ke ruang keluarga warga.

Gangguan tersebut mencapai puncaknya ketika operasional berlangsung hingga dini hari. Pada fase awal beroperasi, aktivitas mesin disebut kerap berjalan hingga pukul 00.00 sampai 01.00 WIB, yang secara langsung merampas waktu istirahat keluarga H.I., terutama anak-anak kecil di dalam rumah.

H.I. menegaskan dirinya tidak anti terhadap investasi maupun kegiatan ekonomi. Namun, ia menuntut kepatuhan perusahaan terhadap koridor hukum agar hak masyarakat untuk hidup tenang tidak dikorbankan. Meskipun intensitas operasional malam belakangan mulai berkurang, ia menilai penanganan yang menyentuh akar masalah perizinan dan tata ruang tetap mutlak diperlukan.

Sebelum membawa sengketa ini ke ranah hukum, warga telah menempuh jalur musyawarah dengan mengadu ke pemerintah desa. Dalam mediasi yang difasilitasi pihak desa, muncul tawaran kompensasi dari perusahaan sebesar Rp100.000 per bulan bagi sejumlah warga.

Sebagian warga menerima tawaran tersebut sebagai solusi sementara, tetapi H.I. menolaknya. Baginya, ketenangan keluarga di rumah sendiri tidak dapat ditukar dengan nilai nominal, dan pemberian kompensasi tidak menggugurkan kewajiban hukum perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan.

Di luar isu kebisingan, warga juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fungsi bangunan yang disinyalir hanya berstatus gudang, bukan lokasi industri pengolahan bahan baku. H.I. turut mengungkap adanya pengumpulan tanda tangan warga untuk pengurusan dokumen perusahaan. Dalam keterangannya, mencuat pula informasi mengenai pengakuan Ketua RT di hadapan penyidik terkait penerimaan uang senilai Rp1 juta dari pihak perusahaan dalam proses pengumpulan tanda tangan tersebut.

Kendati informasi mengenai aliran dana dan pengumpulan tanda tangan tersebut masih memerlukan verifikasi resmi dari aparat berwenang untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran administrasi, indikasi ketidaksesuaian fungsi bangunan tetap harus diaudit secara menyeluruh. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak serta-merta menjadi pembenaran apabila aktivitas faktual di lapangan menyimpang dari peruntukan tata ruang dan izin lingkungan yang dipersyaratkan.

Buntunya penyelesaian di tingkat desa mendorong sejumlah warga RW 004 Desa Ranca Iyuh memberikan kuasa hukum kepada TRIA ADHIVAKTA Law Firm melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2026. Pada 6 April 2026, tim kuasa hukum melayangkan surat bernomor 002/Klarif & Somasi/TA/IV/2026 perihal Klarifikasi dan Somasi kepada pimpinan PT Cipta Nusa Traytama.

Menanggapi somasi tersebut, pihak perusahaan melalui kantor hukum Octolin H. Hutagalung & Partners memberikan klarifikasi tertulis. Perusahaan berdalih bahwa bangunan yang digunakan merupakan workshop dengan masa sewa empat tahun yang telah berjalan sekitar dua tahun tanpa adanya protes dari warga sebelumnya.

Pihak perusahaan juga menuntut agar tudingan kebisingan dibuktikan melalui uji teknis ahli atau instansi berwenang, bukan berdasarkan asumsi sepihak, seraya menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Kabupaten Tangerang.

Namun, argumentasi perusahaan tersebut dinilai tidak menjawab inti persoalan. Ketiadaan protes di masa lalu bukanlah bukti kepatuhan hukum, dan permintaan pembuktian teknis justru menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk segera turun tangan melakukan inspeksi objektif.

Menyikapi jawaban perusahaan, Solihin, S.H., M.H. dari TRIA ADHIVAKTA Law Firm mendesak agar klaim kepatuhan perusahaan diuji melalui keterbukaan dokumen perizinan yang sah.

“Pemeriksaan tidak boleh hanya terfokus pada persoalan kebisingan, tetapi juga harus menyentuh aspek kesesuaian tata ruang dan peruntukan kawasan. Apabila aktivitas yang dijalankan merupakan kegiatan pengolahan material menjadi barang jadi, maka kesesuaian antara fungsi bangunan, perizinan usaha, dan ketentuan tata ruang harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai kegiatan operasional di lapangan berjalan tanpa kejelasan kesesuaian administrasi dan peruntukannya,” tegas Solihin.

Warga bersama kuasa hukumnya menuntut Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tidak bersikap pasif dan segera menggelar audit terpadu yang objektif terhadap empat instansi kunci:

1. Dinas Tata Ruang dan Bangunan:
Memverifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang, peruntukan kawasan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan aktivitas manufaktur aktual di lapangan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):
Menelusuri kesesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK):
Memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, kewajiban pengelolaan limbah/dampak, serta melakukan pengukuran teknis tingkat kebisingan untuk memastikan kepatuhan terhadap baku mutu yang berlaku.
4. Pemerintah Kecamatan dan Desa:
Membuka rekam jejak pengaduan warga dan proses mediasi, sekaligus memastikan fungsi pengawasan wilayah berjalan efektif hingga sengketa tuntas.

Selain pemeriksaan eksekutif, DPRD Kabupaten Tangerang didorong menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan manajemen perusahaan, warga terdampak, dan seluruh dinas terkait guna menguji fakta secara terbuka.

Polemik PT Cipta Nusa Traytama tidak boleh direduksi sekadar menjadi gesekan bertetangga akibat suara bising mesin. Kasus ini merupakan ujian nyata atas kepastian hukum, disiplin tata ruang, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Iklim investasi memang krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi investasi yang sehat hanya dapat tumbuh di atas kepatuhan hukum. Pemerintah Kabupaten Tangerang dituntut bertindak tegas sebelum keresahan warga bereskalasi menjadi konflik sosial yang lebih luas. Buka dokumen perizinannya, periksa operasional pabriknya, uji dampak lingkungannya, dan tegakkan sanksi tanpa pandang bulu apabila terbukti terjadi pelanggaran. Sebab, tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dihitung dari nilai investasi yang masuk, melainkan dari jaminan rasa aman dan tenteram warga di rumahnya sendiri.

Reporter: Daenk

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *