Konsolidasi Menuju Perubahan, DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang Rancang Kepengurusan Berintegritas dan Berorientasi pada Pengabdian

banner 468x60

Gabungnyawartawanindonesia.co.id| Tangerang – Pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi bukan sekadar pergantian struktur maupun regenerasi jabatan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen, membangun integritas, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Semangat tersebut menjadi landasan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang dalam mempersiapkan formasi kepengurusan periode 2026–2031. Melalui rapat konsolidasi dan pemantapan calon pengurus yang digelar Rabu, 18 November 2026, di Rumah Makan Manceuri, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, seluruh calon pengurus diajak menyatukan visi, memperkuat solidaritas, sekaligus merumuskan arah organisasi ke depan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan calon pengurus, menyelaraskan persepsi, membahas pembagian tugas, serta mematangkan struktur organisasi yang akan disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan pengesahan organisasi.

Rapat dipimpin Sekretaris DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang, Debi Yusuf Ardabili, S.Pd.I. Pembahasan mencakup unsur pelindung, penasihat, dewan-dewan, pengurus harian, berbagai bidang, hingga satuan tugas (Satgas).

Dalam arahannya, Debi menekankan bahwa pembentukan kepengurusan harus dilandasi keseriusan, tanggung jawab, serta kesamaan visi dalam membesarkan organisasi.

“Penyusunan kepengurusan ini bukan hanya tentang menempatkan seseorang pada posisi tertentu, tetapi bagaimana setiap individu memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kami berharap seluruh calon pengurus dapat membangun komunikasi yang baik, menjaga kekompakan, serta memiliki komitmen untuk bekerja demi kemajuan organisasi dan kepentingan masyarakat,” terang Debi.

Dalam rancangan struktur kepengurusan periode 2026–2031, DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang menyiapkan 17 bidang dengan cakupan tugas yang beragam. Di antaranya meliputi advokasi hukum, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, UMKM, kebudayaan, kesehatan, kemitraan, komunikasi publik, hingga administrasi dan keanggotaan.

Pembentukan bidang-bidang tersebut bukan semata-mata untuk memperluas struktur organisasi, melainkan sebagai upaya membangun sistem kerja yang lebih terarah, profesional, dan bertanggung jawab.

Setiap bidang diharapkan mampu menyusun program kerja yang realistis, menetapkan sasaran yang jelas, memiliki penanggung jawab, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Dengan demikian, keberadaan setiap unsur kepengurusan dapat memberikan hasil konkret, bukan sekadar tercantum dalam susunan organisasi.

Ketua DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang, H. Saleh, menegaskan bahwa kepengurusan baru harus mampu menjadikan organisasi sebagai wadah pengabdian, bukan tempat mencari popularitas maupun kebanggaan pribadi.

Menurutnya, organisasi harus hadir dengan pendekatan humanis, mengedepankan komunikasi yang sehat, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

“Organisasi adalah wadah tanggung jawab moral. Kami ingin PPBNI Satria Banten hadir secara humanis, mampu membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memberikan solusi, bukan justru menambah persoalan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberanian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat harus berjalan beriringan dengan etika, kedewasaan berpikir, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

“Jangan hanya kuat dalam slogan, tetapi lemah dalam tindakan. Setiap persoalan harus diperiksa berdasarkan fakta dan ditangani melalui mekanisme yang benar. Kritik harus disampaikan dengan data, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati hak dan martabat setiap pihak,” tambahnya.

Dalam menjalankan fungsi sosial dan advokasi, PPBNI Satria Banten diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga maupun instansi yang memiliki kewenangan.

Setiap laporan dan pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cermat melalui pemeriksaan informasi, penelaahan dokumen, penyusunan kronologi, serta pemberian ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara harus menjadi pedoman utama. Organisasi dapat memberikan edukasi hukum, membantu masyarakat memahami hak-haknya, serta mendampingi penyampaian pengaduan kepada lembaga berwenang.

Namun, seluruh langkah tersebut wajib berada dalam koridor hukum. Penegakan hukum merupakan kewenangan aparat negara, sehingga pengurus maupun satuan tugas tidak dibenarkan melakukan penahanan, penyitaan, intimidasi, atau tindakan paksa lainnya.

Selain penguatan advokasi, kepengurusan baru juga diharapkan mampu membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, insan pers, serta berbagai komunitas masyarakat.

Kemitraan harus dibangun atas dasar kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghormati. Sikap kritis terhadap kebijakan maupun persoalan publik tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sektor ekonomi, organisasi diharapkan dapat mengambil peran dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan pelaku UMKM, pengembangan jaringan usaha, serta kemitraan dengan sektor industri.

Sementara itu, bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kebudayaan, dan kerukunan masyarakat diharapkan dapat menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Berbagai kegiatan seperti edukasi hukum, bakti sosial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan kelompok masyarakat rentan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi.

Untuk mewujudkan organisasi yang sehat dan berkelanjutan, profesionalitas harus dibangun melalui tata kelola yang tertib, aturan kerja yang jelas, kode etik organisasi, pendataan anggota, transparansi keuangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Termasuk dalam hal pengadaan atribut dan kebutuhan organisasi, seluruh proses harus dilaksanakan secara terbuka, proporsional, serta tidak memberatkan anggota. Rencana pengelolaan melalui koperasi pun perlu didukung sistem administrasi dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Setiap keputusan strategis organisasi juga harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk transparansi sekaligus landasan dalam menjalankan roda kepengurusan.

Nilai organisasi, yakni “Bertakwa, Berkarya, dan Berbudi Luhur”, serta motto “Pejuang Tangguh dan Berdedikasi Tinggi”, diharapkan tidak berhenti sebagai rangkaian kalimat seremonial, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, perilaku, dan pengabdian seluruh anggota.

Solidaritas organisasi bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, organisasi yang dewasa harus mampu menerima kritik, membuka ruang evaluasi, serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk melakukan perbaikan.

Menutup arahannya, H. Saleh menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak semestinya diukur dari megahnya kegiatan seremonial, banyaknya jabatan, ataupun kerasnya pernyataan di ruang publik. Ukuran sesungguhnya terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

“Kami ingin kepengurusan periode 2026–2031 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa PPBNI Satria Banten mampu tumbuh menjadi organisasi yang lebih tertib, solid, humanis, dan bermanfaat. Mari kita mulai dengan mendengarkan sebelum berbicara, memeriksa sebelum menyimpulkan, serta mengutamakan pengabdian daripada kepentingan pribadi. Besar atau kecilnya organisasi bukan hanya dilihat dari namanya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” tegas H. Saleh.

Melalui konsolidasi ini, DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang diharapkan mampu melahirkan kepengurusan yang memiliki integritas, kapasitas, serta semangat pengabdian yang kuat.

Pada akhirnya, nama besar sebuah organisasi tidak dibangun melalui kerasnya suara ataupun banyaknya atribut yang dikenakan, melainkan melalui ketulusan dalam bekerja, konsistensi dalam menjaga komitmen, serta keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan aturan hukum.

PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang diharapkan tumbuh menjadi rumah pengabdian yang inklusif, mampu merangkul berbagai elemen, memperkuat persaudaraan, serta menghadirkan harapan dan solusi bagi masyarakat.

Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang sekadar ingin dihormati, melainkan organisasi yang mampu membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penulis: Daenk

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *