Hambalang, gabungnyawartawanindonesia.co.id — Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang menyampaikan sinyal dukungan strategis terhadap agenda pemerintahan Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan nasional. Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis yang membahas arah kebijakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI, Dr. H. Teguh Sumarno, M.M., Minggu (26/1/2026).
Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, H. Dedi Syafrizal, menegaskan bahwa pendidikan dan kesejahteraan guru merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo, yakni membangun negara yang kuat melalui SDM unggul, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.
“Agenda Presiden Prabowo menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas nasional. Guru adalah ujung tombak. Karena itu, negara harus hadir secara penuh dalam melindungi dan menyejahterakan tenaga pendidik. Apa yang diperjuangkan Ketua Umum PB PGRI Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. sejalan dengan arah besar kebijakan nasional,” ujar H. Dedi Syafrizal.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PB PGRI Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. menegaskan komitmen PGRI untuk mengambil peran strategis, tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai mitra kebangsaan pemerintah dalam mengawal agenda pendidikan nasional. Fokus utama diarahkan pada penataan status guru honorer dan PPPK sebagai bagian dari reformasi sistem kepegawaian negara.
Menurutnya, penataan status guru merupakan bagian integral dari agenda keadilan sosial dan penguatan birokrasi negara. Skema PPPK dipandang sebagai fase transisi yang harus diikuti dengan kebijakan afirmatif menuju ASN–PNS, terutama bagi guru dengan masa pengabdian panjang.
Selain isu kesejahteraan, pertemuan tersebut juga menyoroti meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap guru di berbagai daerah. Fenomena ini dinilai mengancam iklim pendidikan nasional dan melemahkan posisi guru sebagai pilar pembangunan karakter bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menyampaikan bahwa Ketua Umum PB PGRI Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. telah menegaskan perlunya penguatan advokasi hukum sebagai agenda nasional organisasi.
“Di bawah kepemimpinan Dr. H. Teguh Sumarno, M.M., PGRI akan menyiapkan langkah advokasi hukum yang terstruktur dan terkoordinasi dengan instansi terkait hingga Kementerian Pendidikan. Guru tidak boleh menjadi korban kriminalisasi saat menjalankan tugas negara,” tegas Ganda.
PB PGRI juga akan memaksimalkan konsolidasi nasional dengan kepengurusan daerah guna menghimpun dan memverifikasi berbagai persoalan guru di lapangan. Pendekatan nasional yang terkoordinasi dinilai penting agar kebijakan pendidikan sejalan dengan realitas daerah.
Dalam konteks internal organisasi, Elang Tiga Hambalang turut mendorong penyelesaian dualisme kepemimpinan PGRI melalui mekanisme islah dan musyawarah nasional. Stabilitas organisasi dinilai sebagai prasyarat agar Ketua Umum PB PGRI dapat menjalankan agenda besar PGRI secara optimal.
“Ini bukan soal jabatan, melainkan masa depan jutaan guru dan kualitas pendidikan Indonesia. Soliditas PGRI di bawah kepemimpinan Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. adalah bagian dari kekuatan nasional,” tambah Ganda Satria Dharma.
Langkah-langkah strategis ini dipandang sebagai sinyal kuat dukungan Elang Tiga Hambalang terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membuka ruang komunikasi strategis antara Ketua Umum PB PGRI dan Presiden Republik Indonesia. Harapannya, isu perlindungan hukum guru serta penataan status ASN dapat menjadi agenda prioritas kebijakan nasional ke depan.
