JAKARTA | gabungnyawartawanindonesia.co.id – Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai perusahaan listrik pelat merah tersebut belum sepenuhnya siap menghadapi potensi krisis energi global, terutama yang dipicu dinamika geopolitik dan konflik internasional.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi keuangan PLN yang dinilai mengalami tekanan signifikan.
“Total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya. Dalam satu tahun terjadi kenaikan Rp56,2 triliun,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penurunan laba bersih PLN dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Menurutnya, tren ini menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan.
“PLN memiliki posisi strategis dalam penyediaan listrik nasional. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Soroti Indikasi Laporan Keuangan
Selain tekanan keuangan, Kasihhati juga menyinggung adanya indikasi awal ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Ia menegaskan, temuan tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan audit investigatif oleh otoritas berwenang.
“Perlu verifikasi dan audit lanjutan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
Kasihhati mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN serta kementerian terkait. Ia juga menilai pentingnya langkah tegas jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan perusahaan.
Tak hanya itu, ia secara terbuka mendorong evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebagai bentuk tanggung jawab manajerial.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah taat membayar listrik justru menanggung dampak dari persoalan manajemen,” ujarnya.
Kritik Pernyataan Menteri ESDM
Dalam kesempatan yang sama, Kasihhati turut mengkritisi pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat dalam menyikapi potensi krisis energi.
Ia menilai komunikasi publik pemerintah perlu lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan keresahan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
PLN dan Pemerintah Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan konfirmasi demi memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Konteks Lebih Luas
Sejumlah pengamat energi sebelumnya juga menyoroti besarnya kebutuhan investasi sektor kelistrikan nasional serta tantangan global, termasuk fluktuasi harga energi akibat konflik internasional. Di sisi lain, pemerintah dan PLN menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur listrik jangka panjang guna menjaga ketahanan pasokan nasional.
(Tim)
