Gerakan Pro-Mualem Desak Kepastian Hukum Bendera Aceh | GWI.co.id

BREAKING NEWS : GWI ACEH 

Gerakan Pro-Mualem Desak Kepastian Hukum Bendera Aceh

Gabungnyawartawanindonesia.co.id | BANDA ACEH — Persoalan Bendera Bintang Bulan tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian hukum. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat didesak segera memberikan kejelasan serta mengambil langkah konkret terkait implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Bendera Bintang Bulan bukan sekadar simbol daerah, melainkan bagian dari sejarah, identitas, dan perjalanan perdamaian Aceh. Karena itu, persoalan penggunaannya perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog politik yang konstruktif.

Aceh memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ketentuan mengenai bendera dan lambang daerah kemudian dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Namun, implementasinya hingga kini masih menjadi perdebatan.

Pemerintah Aceh perlu menjelaskan secara terbuka apabila terdapat kendala regulasi maupun ketentuan nasional yang harus diselaraskan. Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan penjelasan hukum yang tegas agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan.

Sebagai Ketua Umum Gerakan Pro-Mualem Relawan Pemenangan Mualem-DekFadh, saya menilai kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan perdamaian Aceh.

Pemerintah Aceh dan DPRA harus mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kejelasan pelaksanaan qanun tersebut. Pembahasan Bendera Bintang Bulan juga tidak perlu dipertentangkan dengan Merah Putih. Identitas Aceh dan identitas nasional dapat berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghormati ketentuan perundang-undangan.

Semangat MoU Helsinki 15 Agustus 2005 harus menjadi landasan penyelesaian persoalan ini. Perdamaian tidak hanya berarti berakhirnya konflik, tetapi juga komitmen menghormati kesepakatan, membangun kepercayaan, dan memastikan kekhususan Aceh dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Kami mendesak Pemerintah Aceh, DPRA, dan pemerintah pusat segera duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang memiliki dasar hukum jelas. Jangan biarkan persoalan Bendera Bintang Bulan terus menjadi polemik tanpa ujung.

Masyarakat Aceh membutuhkan kepastian, bukan perdebatan yang berulang. Jika terdapat persoalan hukum, selesaikan melalui mekanisme hukum. Jika membutuhkan kesepakatan politik, tempuh melalui dialog.

Sudah saatnya persoalan Bendera Aceh memperoleh penyelesaian yang transparan, terukur, dan bermartabat demi menjaga kepercayaan masyarakat serta merawat perdamaian Aceh.(SBRA)

-Mj Eric Karno  | Kaperwil | Media GWI-ACEH Wilayah Sabang 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *