Dugaan Penipuan Modus Janji Paket Proyek Rp1 Miliar, Plt Bupati Langkat Diminta Evaluasi Kadiskanla

LANGKAT – GabungnyaWartawanIndonesia.co.id | Dugaan permintaan fee proyek hingga laporan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Kabupaten Langkat, D. Suriono, S.Pd., kini menjadi sorotan. Rentetan persoalan tersebut memunculkan desakan agar Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di lingkungan Diskanla.

Nama D. Suriono kembali menjadi perhatian setelah seorang rekanan kontraktor bernama Juli Harta Kembaren, yang dikenal dengan sapaan Ucok BL, mengaku pernah melaporkannya ke Polres Langkat atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp52 juta.

Persoalan itu bermula dari dugaan janji pemberian paket proyek senilai Rp1 miliar. Namun, menurut pengakuan Ucok BL, paket pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak pernah terealisasi.

Perkara tersebut dilaporkan melalui Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor LP/STTLP.B/789/XI/2026/Polres Langkat, tertanggal 16 November 2026.

Meski demikian, perkara tersebut kemudian berujung pada kesepakatan perdamaian. Ucok BL mengaku bersedia menerima permintaan maaf Suriono dan keduanya sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan di Polres Langkat pada Kamis (19/11/2026).

“Penipu si Suriono itu, Bang. Saya sudah lama kenal sama dia. Tapi, kok dia tega kali mau menipu saya,” ungkap Ucok BL, Minggu (22/11/2026).

Ucok BL juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari lima orang rekanan lainnya yang mengaku memiliki persoalan terkait Kadiskanla tersebut. Namun, identitas para rekanan dan substansi masing-masing pengaduan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Tiga Paket Pekerjaan Disorot, Tenaga Ahli Diduga Tidak Sesuai

Persoalan di Diskanla Langkat tidak hanya berkaitan dengan laporan dugaan penipuan terhadap rekanan.

Pada Tahun Anggaran 2025, dinas tersebut juga menjadi sorotan terkait pelaksanaan tiga paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir di Kecamatan Gebang, Tanjung Pura, dan Secanggang.

Ketiga paket pekerjaan itu diketahui dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yakni PT AU.

Pekerjaan yang semestinya menjadi bagian dari pemetaan potensi dan pengelolaan kawasan pesisir tersebut diduga menyimpan persoalan dalam pelaksanaannya.

Dalam dokumen masing-masing paket, perusahaan mencantumkan empat tenaga ahli dan tenaga pendukung. Namun, berdasarkan informasi hasil pemeriksaan auditor sebagaimana disampaikan dalam bahan pemberitaan, ketiga pekerjaan tersebut diduga hanya dilaksanakan oleh satu orang berinisial MDS.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini patut ditelusuri lebih jauh. Sebab, pencantuman tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam dokumen pekerjaan harus sesuai dengan kondisi pelaksanaan sebenarnya.

Inspektorat maupun auditor berwenang perlu menjelaskan apakah terdapat ketidaksesuaian administrasi, kekurangan pelaksanaan pekerjaan, atau indikasi kerugian keuangan daerah.

Fungsi Pembinaan Nelayan dan Pengawasan Pesisir Dipertanyakan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Diskanla Langkat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir juga menjadi perhatian.

Sebagai perangkat daerah yang membidangi sektor perikanan dan kelautan, Diskanla memiliki tanggung jawab dalam pembinaan nelayan kecil, pengembangan usaha perikanan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta koordinasi pengelolaan sumber daya perikanan.

Tidak hanya itu, program pengawasan dan pelestarian ekosistem perairan juga membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana program pembinaan nelayan, pengembangan kawasan pesisir, dan pengawasan sumber daya perikanan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jangan sampai program yang menggunakan anggaran daerah hanya berhenti pada laporan administratif, sementara hasil dan manfaatnya tidak dirasakan kelompok nelayan maupun pembudidaya ikan.

Plt Bupati Langkat Diminta Turun Tangan

Rentetan persoalan tersebut mendorong sejumlah rekanan meminta Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan audit terhadap penggunaan anggaran, proses pengadaan, serta realisasi program Diskanla, khususnya pada Tahun Anggaran 2025.

Mereka juga meminta Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, melakukan evaluasi terhadap kinerja D. Suriono selaku Kadiskanla.

Desakan evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun disiplin aparatur, proses penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pendalaman secara profesional berdasarkan alat bukti.

Kadiskanla Belum Memberikan Klarifikasi

Terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, D. Suriono, saat dikonfirmasi media Topmetro.news terkait dugaan permintaan fee proyek dan dugaan penipuan terhadap sejumlah rekanan kontraktor, disebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Konfirmasi yang disebut telah disampaikan sejak 11 November 2026 tersebut belum memperoleh jawaban.

Sikap belum adanya tanggapan itu membuat sejumlah pertanyaan publik mengenai dugaan persoalan di lingkungan Diskanla belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan.

Publik kini menunggu langkah konkret Plt Bupati Langkat dan Inspektorat. Apakah berbagai persoalan yang menyeret nama Kadiskanla akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, atau justru kembali berlalu tanpa kejelasan?

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Langkat.

Reporter: Rudy Hartono

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *