LEBAK -Gabungnyawartawanindonesia.co.id
Beredarnya kabar yang menghebohkan publik soal dugaan penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi Polri oleh tim khusus Mabes Polri di bawah komando Kapolri, menjadi perhatian serius masyarakat.
Apapun kebenaran kabar tersebut, satu hal yang pasti: rakyat menunggu pembuktian bahwa tidak ada yang kebal hukum di negeri ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik mencatat adanya sejumlah kasus besar yang menyeret nama-nama yang dulu begitu dipuji. Sebut saja dugaan kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dugaan korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret nama Dadan Hidayana, hingga dugaan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah yang dulu dikenal sebagai sosok penegak hukum yang tegas.
Jika dugaan-dugaan itu terbukti, tentu ini menjadi pukulan telak. Betapa tidak, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, justru diduga menjadi tempat bersemayamnya kejahatan yang terorganisir.
Kita tentu tidak boleh menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.
Namun di sisi lain, rakyat juga berhak bertanya: Mengapa korupsi seolah tidak pernah tuntas? Mengapa kejahatan itu merambah ke semua sektor? Mulai dari pertambangan, pertanian, kehutanan, pendidikan, infrastruktur, penanganan bencana alam, hingga lembaga penegakan hukum itu sendiri?
Ada dugaan kuat di tengah masyarakat, kejahatan itu terjadi karena adanya jaringan atau kelompok yang saling melindungi, saling terafiliasi, dan merasa kebal karena kedekatan dengan kekuasaan.
Inilah yang dalam bahasa rakyat disebut sebagai “Dewan Jenderal” — bukan lembaga resmi, melainkan istilah untuk menggambarkan adanya kelompok elite yang diduga merusak Indonesia dari dalam.
Kini Dewan Jenderal telah tumbang di tangkap di tersangkan tinggal di tuntaskan penyidikan hingga pada tingkat bawah oleh Kapolri Jenderal Polisi SAS
Rakyat mencatat ketegasan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ketegasan itu yang kini mulai menumbuhkan kembali kepercayaan diri rakyat.
Pesan untuk semua pejabat tinggi negara: Jangan keterlaluan. Jangan merasa aman hanya karena merasa dekat dengan Presiden. Jangan mengkhianati negara yang telah memberikan segalanya, mulai dari jabatan, kehormatan, hingga bintang penghargaan.
Jika terbukti melakukan korupsi dan pengkhianatan terhadap negara, sudah seharusnya ditindak tegas, tanpa pandang bulu.
Mari, Pak Presiden, gembirakan rakyat dengan ketegasan dalam tindakan kepada siapapun pejabat tinggi negara yang terbukti melakukan korupsi dan kejahatan berat. Buktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Rakyat Indonesia kini mulai tumbuh kepercayaan dirinya terhadap Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Jangan sia-siakan kepercayaan itu.
Jamal
