GabungnyawartawanIndonesia.co.id. Patia, Pandeglang – 17 Mei 2026, Gerakan Masyarakat Peduli Patia (GMPP) bersama tokoh pemuda Patia mendesak PT Hutama Karya (HK) segera bertanggung jawab atas kerusakan jalan parah di wilayah Patia yang diakibatkan aktivitas proyek Tol Serang-Panimbang.
Kerusakan jalan dinilai mengganggu distribusi barang, membahayakan keselamatan warga, dan melanggar hak masyarakat atas infrastruktur layak. Kondisi semakin parah saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur dan licin.
#### *Kutipan Dukungan Tokoh Pemuda*
Ade K, tokoh pemuda Desa Turus, menyatakan dukungan penuh atas aksi massa 18 Mei 2026:
> “Kegiatan ini adalah bentuk aksi sosial yang tulus. Saya sebagai warga Desa Turus menyatakan dukungan penuh atas aksi yang akan digelar Senin nanti di depan kantor Hutama Karya.
> “Selama ini, semenjak proyek berjalan, kami sangat mengeluh soal kenyamanan dan keselamatan, apalagi saat hujan membuat jalanan menjadi licin dan berlumpur.
> “Untuk itu, saya seluruh masyarakat akan ikut terlibat dalam aksi tersebut demi menyuarakan hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan”.
#### *Poin Dugaan Pelanggaran PT Hutama Karya:*
1. *JUN Pasal 24 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan*
Penyelenggara jalan wajib memelihara jalan sesuai standar. Fakta di lapangan, jalan rusak dibiarkan hampir 1 tahun tanpa perbaikan layak.
2. *JUN Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
Setiap usaha wajib mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Warga mengeluh sumur tersumbat, debu, kebisingan malam, dan kerusakan sarana prasarana.
3. *PADAL Kewajiban Kontraktor PSN*
PT HK KSO sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional wajib melakukan _maintenance_ jalan terdampak dan bertanggung jawab atas dampak sosial-ekonomi warga. Warga menilai tidak ada itikad baik dari perusahaan.
#### *Tuntutan GMPP:*
– PT Hutama Karya segera memperbaiki jalan rusak sesuai standar keselamatan.
– Transparansi progres dan anggaran perbaikan.
– Pemerintah Daerah Pandeglang mengawal agar perbaikan tidak mangkrak.
GMPP menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai ada penyelesaian nyata. Kontrol sosial ini bentuk tanggung jawab warga atas penggunaan uang negara dalam PSN.
(Red)
