Bimtek Koperasi Rp8 Juta dari Dana Desa di Lebak Disorot, APDESI Pertanyakan Dasar Pungutan, Di Anggap Tidak Rasional.

LEBAK –Gabungnyawartawanindonesia.co.id

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lebak, H. Ajat Sudrajat, menyoroti mekanisme pembiayaan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibebankan kepada pemerintah desa. Setiap desa dari total 339 desa di Kabupaten Lebak diminta menyetor anggaran sebesar Rp8 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Ajat—yang akrab disapa Kojot—menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pemerintah pusat terkait KDMP. Namun, ia mempertanyakan dasar pengambilan anggaran dari Dana Desa untuk membiayai kegiatan tersebut, mengingat pemerintah desa tidak pernah menandatangani nota kesepahaman (MoU) baik dengan pihak IKOPIN maupun Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pungutan itu.

“Ini yang bimtek kan kepentingan koperasi, program pemerintah pusat. Kenapa pungutan anggarannya dari Dana Desa? Sedangkan pihak desa tidak pernah MoU dengan IKOPIN maupun Pemda terkait pungutan tersebut,” tegas Ajat.

Menurutnya, penggunaan Dana Desa semestinya difokuskan langsung untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat desa setempat secara tepat sasaran dan rasional. Ia juga menyoroti komposisi peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, yang sebagian besar bukan perangkat pemerintah desa (pemdes), melainkan pengurus koperasi, sementara kepala desa hanya memiliki peran pengawasan yang didelegasikan.

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi awak media per tanggal 21 November 2026, serapan pungutan biaya bimtek sebesar Rp8 juta tersebut baru terealisasi sekitar 20 persen dari total 340 desa di Kabupaten Lebak. Padahal, rangkaian acara bimtek itu sendiri sedianya dijadwalkan akan digelar di Hotel Grand Kesha pada 23 November 2026 mendatang.

Di akhir keterangannya, Ajat memaparkan kembali rincian teknis pelaksanaan serta unsur peserta yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat desa.

“Anggaran Dana Desa memang uang pemerintah yang dialokasikan ke desa, tetapi penggunaannya harus tepat sasaran dan rasional. Apalagi yang di-bimtek ini mayoritas bukan pemdes, melainkan Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi KDMP, sementara kepala desa diikutsertakan hanya selaku pengawas koperasi yang acaranya direncanakan berlangsung di Hotel Grand Kesha,” tutupnya.

mal

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *