BINJAI | GabungnyaWartawanIndonesia.co.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Binjai angkat bicara menanggapi beredarnya narasi dan potongan video viral di media sosial yang menuding adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Binjai.
Kasatlantas Polres Binjai, Iptu Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan bahwa seluruh proses pelayanan penerbitan SIM dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, mekanisme pelayanan SIM, mulai dari tahapan pemeriksaan kesehatan, tes psikologi hingga pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memiliki ketentuan dan tarif resmi yang harus dipatuhi.
Terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat, pihak Satlantas Polres Binjai menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diserahkan kepada Propam untuk dilakukan penanganan dan pemeriksaan sesuai mekanisme internal kepolisian.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan persoalan tidak berhenti sebatas bantahan, tetapi juga memperoleh penanganan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Zero Tolerance, Oknum Terbukti Melanggar Akan Ditindak
Iptu Janitra menegaskan, institusinya tidak memberikan ruang toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik pungli yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya anggota yang terbukti melakukan pelanggaran SOP maupun penyalahgunaan kewenangan, tindakan tegas akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku.
Ia juga mengajak masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki bukti dugaan pungli agar menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi Propam Polres Binjai.
Menurutnya, laporan yang disertai identitas pelapor, waktu kejadian, kronologi, serta bukti pendukung akan mempermudah proses pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran.
Masyarakat Diminta Bedakan Tarif Resmi dan Pungutan Liar
Lebih lanjut, Satlantas Polres Binjai mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara pembayaran resmi yang memiliki dasar ketentuan dengan permintaan uang di luar aturan.
Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh potongan video maupun informasi yang beredar di media sosial sebelum mengetahui fakta dan konteks kejadian secara utuh.
Imbauan mengenai penggunaan media sosial secara bijak turut disampaikan, termasuk memperhatikan konsekuensi hukum apabila menyebarkan informasi bohong atau melakukan pencemaran nama baik.
Namun demikian, imbauan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai larangan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, pengawasan, maupun pengaduan terhadap pelayanan publik sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.
Berani Melapor, Pengaduan Tidak Dipungut Biaya
Satlantas Polres Binjai kembali menegaskan bahwa masyarakat yang menemukan atau mengalami dugaan pungutan liar, baik oleh oknum petugas di jalan raya maupun di lingkungan pelayanan publik, dipersilakan melaporkannya melalui saluran resmi Propam Polri atau langsung ke Polres Binjai.
Pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan tidak dipungut biaya.
Pada prinsipnya, pelayanan kepolisian harus bersih dari pungli, transparan, profesional, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kini, publik tentu berharap setiap dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara objektif dan terbuka. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian bukan hanya dibangun melalui pernyataan komitmen, melainkan juga melalui pembuktian, transparansi pemeriksaan, dan ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran yang terbukti.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
