Lombok Timur || Gabungnyawartawanindonesia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur resmi merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa (7/4/2026). Dalam forum tersebut, DPRD tidak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu menjadi akhir dari proses evaluasi yang sebelumnya dilakukan secara intensif oleh panitia khusus bersama komisi-komisi. Hasilnya, DPRD merumuskan 14 poin rekomendasi yang mencakup berbagai sektor penting.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan DPRD. Ia menilai rekomendasi tersebut sebagai bahan penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di masa mendatang.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta mempertahankan kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan sekaligus memperluas sumber-sumber penerimaan baru yang dinilai potensial.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, terutama dalam pengelolaan dana transfer. Upaya pembaruan sistem administrasi perpajakan serta perbaikan data wajib pajak turut menjadi bagian dari rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.
Dalam aspek pembangunan, DPRD mendorong agar pelaksanaan program tahun 2026 dapat dipercepat. Hal ini dinilai penting agar manfaat pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan pada sektor pertanian. DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas harga serta menciptakan nilai tambah bagi petani. Upaya menjaga ketahanan pangan daerah menjadi salah satu prioritas yang ditekankan.
Di sisi lain, persoalan pupuk bersubsidi kembali menjadi perhatian. DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar lebih sigap dalam merespons perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga distribusi pupuk tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Ia juga membuka ruang pengawasan dari DPRD maupun masyarakat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.
Dengan disepakatinya LKPJ 2025 ini, diharapkan arah pembangunan Lombok Timur ke depan semakin terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(red)
