Kota Tangerang 11 November 2026–
Gelombang kritik dan kekecewaan masyarakat Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, semakin menguat. Warga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Tangerang dan aparat penegak hukum (APH) dalam menangani persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong yang diduga menggunakan fasilitas umum tanpa izin atau dasar hukum yang jelas.
Masyarakat menegaskan tidak ingin kampung halamannya menjadi tempat berkembangnya praktik premanisme, pungutan liar (pungli), maupun penguasaan fasilitas umum oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Sorotan warga tertuju pada dugaan seorang oknum mantan Ketua RW berinisial J yang disebut-sebut menjadi koordinator PKL. Warga mempertanyakan siapa yang memberikan kewenangan, apakah terdapat izin pemanfaatan lokasi, serta apakah benar terdapat penarikan uang kepada para pedagang. Seluruh dugaan tersebut harus ditelusuri secara objektif berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Masyarakat tidak ingin ada pihak yang merasa lebih berkuasa daripada hukum, berlindung di balik jabatan, status mantan pengurus lingkungan, ataupun sebutan koordinator untuk mengatur lapak dan menarik uang tanpa dasar hukum yang sah. Apabila ditemukan bukti pungutan liar, intimidasi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan premanisme, aparat harus menindak pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
Masyarakat meminta perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar komitmen pemberantasan korupsi dan pungutan liar diwujudkan hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Warga juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap dugaan pungli dan praktik premanisme di kawasan GOR Gondrong. Jangan sampai pemberantasan pungli hanya menjadi slogan, sementara pengaduan masyarakat tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Kritik keras turut ditujukan kepada Wali Kota Tangerang, Camat Cipondoh, Trantib Kecamatan Cipondoh, Kasat Pol PP Kota Tangerang, dan seluruh instansi terkait. Warga mempertanyakan keseriusan pengawasan serta penertiban PKL. Jika ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah, pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret sesuai prosedur. Penanganan jangan hanya berhenti pada pemantauan dan pendataan, tetapi harus menghasilkan penyelesaian nyata, transparan, dan berkelanjutan.
Warga mendesak agar PKL yang menggunakan trotoar dan fasilitas umum tanpa izin atau melanggar ketentuan segera ditertibkan. Trotoar bukan milik pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan fasilitas publik yang harus dikembalikan kepada masyarakat, khususnya pejalan kaki. Kawasan GOR Gondrong harus kembali bersih, tertib, aman, dan nyaman. Aktivitas ekonomi pedagang tetap harus dihormati, tetapi wajib mengikuti aturan dan tidak mengorbankan hak masyarakat luas.
Masyarakat meminta pemerintah dan APH menjawab sejumlah pertanyaan: siapa yang memberikan kewenangan kepada pihak yang diduga menjadi koordinator PKL, apakah seluruh lapak memiliki izin resmi, apakah terdapat penarikan uang dari pedagang dan siapa penerimanya, apakah dugaan keterlibatan oknum mantan RW berinisial J sudah ditelusuri, serta kapan penertiban PKL yang melanggar aturan akan dilaksanakan.
“Kami tidak mau kampung kami menjadi sarang premanisme dan pungli! Kami tidak mau trotoar dikuasai pihak tertentu! Kami ingin lingkungan yang aman, bersih, tertib, dan nyaman. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Wali Kota Tangerang, Camat Cipondoh, serta Satpol PP segera mendengarkan aspirasi masyarakat. Periksa dugaan pungli, tindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tertibkan PKL yang melanggar aturan, dan kembalikan fasilitas umum kepada masyarakat!”
Warga menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan menyangkut ketertiban lingkungan, kepastian hukum, keselamatan pejalan kaki, dan hak masyarakat atas fasilitas umum. Masyarakat tidak meminta uang, jabatan, ataupun keuntungan pribadi. Yang diminta adalah bukti kinerja, transparansi, pengawasan, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata Pemerintah Kota Tangerang dan aparat penegak hukum. Jangan biarkan persoalan GOR Gondrong terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Tim investigasi Gabungnya wartawan indonesia GWI’ M Sutisna
Red’
