PANDEGLANG – Pelaksanaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pagar SMPN 3 Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menuai perhatian masyarakat. Bukan hanya menyangkut kualitas pekerjaan fisik, persoalan minimnya pelibatan tenaga kerja lokal hingga dugaan lemahnya koordinasi dengan unsur masyarakat sekitar turut menjadi catatan yang patut dievaluasi oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan subkegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah.
Proyek yang dikerjakan CV Cahya Mulia Abadi itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp93.344.700, dengan masa pelaksanaan 45 hari kalender, terhitung sejak 30 Oktober 2026 hingga 13 Desember 2026. Sumber anggaran berasal dari APBD/DAU-SG Tahun Anggaran 2026.
Namun, pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen pelaksana dalam memperhatikan keberadaan masyarakat di lingkungan sekitar.
Salah seorang warga sekitar berinisial YE mengungkapkan kekecewaannya karena masyarakat setempat mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat sebagai tenaga kerja. Padahal, menurutnya, terdapat warga lokal yang memiliki keterampilan di bidang konstruksi dan saat ini membutuhkan pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa keberadaan proyek pemerintah belum sepenuhnya memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Tak hanya persoalan tenaga kerja, muncul pula dugaan bahwa pihak pelaksana kurang maksimal dalam menjalankan koordinasi dan komunikasi dengan unsur lingkungan sekitar, termasuk masyarakat setempat. Jika dugaan tersebut benar, tentu hal ini menjadi catatan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari instansi penanggung jawab.
Sebab, pelaksanaan kegiatan pembangunan di tengah lingkungan masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik. Komunikasi, koordinasi, serta keterbukaan terhadap lingkungan sekitar juga merupakan bagian penting dalam menciptakan pelaksanaan proyek yang kondusif dan bertanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, diminta tidak sekadar menjadi pihak yang menerima laporan penyelesaian pekerjaan. Dinas harus menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi secara serius, termasuk menelusuri alasan minimnya pelibatan tenaga kerja lokal serta dugaan kurangnya koordinasi dengan unsur masyarakat sekitar.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, kewajiban pelaksana, maupun ketentuan pengadaan yang berlaku, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Jangan sampai proyek yang dibiayai dari uang negara hanya menguntungkan pihak pelaksana, sementara masyarakat yang berada tepat di sekitar lokasi justru tidak merasakan manfaat keberadaan pembangunan tersebut.
Selain itu, pengawasan terhadap kualitas material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, keselamatan kerja, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan nilai kontrak juga harus menjadi perhatian. Terlebih, pembangunan fasilitas pendidikan menyangkut kepentingan publik dan harus menghasilkan infrastruktur yang kuat serta dapat digunakan dalam jangka panjang.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan tidak menutup mata terhadap keluhan tersebut. Pemeriksaan langsung ke lokasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dinilai penting agar setiap persoalan dapat diketahui secara objektif.
Pembangunan yang bersumber dari uang rakyat semestinya dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat seluas-luasnya. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat secara fisik, tetapi mengabaikan aspek sosial dan komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Cahya Mulia Abadi maupun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut, termasuk mekanisme perekrutan tenaga kerja dan koordinasi dengan unsur lingkungan sekitar.
Tim investigasi GWI











