PANDEGLANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan setelah menu yang dibagikan kepada siswa pada Jumat (9/10/2026) dipertanyakan dari sisi kecukupan porsi, keseimbangan gizi, dan kesesuaiannya dengan anggaran yang dialokasikan.
Menu yang menjadi perhatian tersebut terdiri atas bubur sumsum sekitar seperempat porsi, sedikit kacang goreng, satu butir telur, dan buah mangga. Komposisi makanan itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai apakah makanan yang diterima siswa telah sesuai dengan standar gizi, ketentuan porsi, dan alokasi biaya yang berlaku dalam program MBG.
Menanggapi persoalan tersebut, Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa tim telah turun ke lapangan. Doni juga mengirimkan klarifikasi resmi dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sanghiangdengdek Pulosari.
Dalam klarifikasinya, Eka Aulia, S.Gz., selaku Ahli Gizi SPPG Sanghiangdengdek Pulosari, menjelaskan bahwa makanan tersebut diolah dan diproduksi langsung oleh dapur SPPG, bukan dibeli dalam bentuk makanan siap saji dari pihak luar.
Eka menerangkan bahwa bubur sumsum merupakan sumber energi, kacang mengandung protein nabati dan lemak, telur merupakan sumber protein hewani, sedangkan mangga mengandung vitamin dan serat.
Namun, dalam pernyataan tertulisnya, Eka juga mengakui bahwa kecukupan gizi harus disesuaikan dengan berat porsi dan kebutuhan penerima manfaat.
Ia menyampaikan permohonan maaf apabila menu yang disajikan belum memenuhi harapan masyarakat. Kritik dan masukan, menurutnya, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki variasi menu, porsi, serta keseimbangan gizi dalam pelayanan MBG berikutnya.
GOW-BANTEN Pertanyakan Kesesuaian Menu dengan Anggaran
Meski klarifikasi telah disampaikan, Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN) menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan mengenai kandungan gizi setiap jenis makanan.
Hal yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius ialah kesesuaian antara makanan yang diterima siswa dengan standar porsi, nilai gizi, serta besaran anggaran yang diperuntukkan bagi setiap penerima manfaat.
Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa program yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penjelasan bahwa suatu bahan makanan mengandung protein, karbohidrat, vitamin, atau serat belum dengan sendirinya membuktikan bahwa keseluruhan menu telah memenuhi kebutuhan gizi siswa.
“Persoalannya bukan sekadar apakah bubur sumsum, kacang, telur, dan mangga memiliki kandungan gizi. Yang harus dijawab adalah berapa berat makanan yang benar-benar diterima siswa, berapa nilai gizinya, apakah sesuai dengan kelompok usia penerima manfaat, dan apakah pelaksanaannya memenuhi standar serta alokasi anggaran yang berlaku,” tegas Raeynold.
Ia menilai, apabila menu yang disajikan terlihat terbatas dari sisi porsi, maka perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan data aktual. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada tampilan makanan, tetapi juga pada berat bersih, komposisi bahan, hasil perhitungan gizi, dan biaya penyediaannya.
Raeynold juga menekankan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Namun, menurutnya, pertanyaan mengenai kesesuaian menu dan anggaran merupakan hal yang wajar dan patut dijawab secara terbuka.
“Jangan sampai klarifikasi hanya menjelaskan manfaat masing-masing bahan makanan, sementara pertanyaan utama masyarakat mengenai kecukupan porsi dan kesesuaian biaya belum terjawab. Jika semuanya sudah sesuai ketentuan, buktikan melalui data yang bisa diverifikasi,” ujarnya.
Asda I Sudah Menyampaikan Tim Turun, GOW-BANTEN Minta Hasilnya Dibuka
Pernyataan Doni Hermawan bahwa tim telah turun ke lapangan menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan ini.
GOW-BANTEN menilai, langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang terlibat, serta hasil evaluasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Apabila tim telah melakukan pemeriksaan, sejumlah hal dinilai perlu dipastikan, antara lain berat aktual setiap komponen makanan, kesesuaian menu dengan standar gizi penerima manfaat, keamanan pangan, serta mekanisme pengawasan terhadap dapur penyedia MBG.
Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan dan komponen biaya penyediaan makanan sesuai ketentuan program yang berlaku.
Menurut GOW-BANTEN, pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada penjelasan bahwa makanan telah diproduksi sendiri oleh dapur SPPG. Status produksi makanan tidak otomatis menjawab apakah porsi dan komposisinya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Organisasi tersebut juga mendorong agar hasil evaluasi disampaikan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas, bukan sekadar penjelasan umum mengenai manfaat bahan makanan.
Jangan Biarkan Program untuk Anak Berhenti pada Formalitas Klarifikasi
Program MBG merupakan salah satu program pemerintah yang menyangkut kebutuhan gizi dan kepentingan anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya harus mengutamakan kualitas makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
GOW-BANTEN menegaskan bahwa kritik terhadap menu MBG bukan bertujuan menghambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Raeynold meminta pemerintah daerah dan pihak berwenang memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif.
“Ini menyangkut makanan anak-anak. Jangan sampai persoalan berhenti setelah klarifikasi dikirimkan melalui WhatsApp. Masyarakat membutuhkan kejelasan apakah menu tersebut sudah sesuai standar, apakah porsi dan nilai gizinya telah dihitung dengan benar, serta apakah biaya penyediaannya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan, apabila memungkinkan untuk dipublikasikan, disampaikan secara terbuka dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang berwenang harus mengambil langkah perbaikan sesuai hasil pemeriksaan. Sebaliknya, apabila menu tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan, data pendukung yang dapat diverifikasi perlu dijadikan dasar untuk menjawab keraguan masyarakat.
Menunggu Penjelasan dan Hasil Evaluasi
Hingga berita ini disusun, klarifikasi Ahli Gizi SPPG Sanghiangdengdek Pulosari telah memuat penjelasan mengenai komposisi bahan makanan dan komitmen untuk melakukan evaluasi.
Sementara itu, Doni Hermawan melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa tim telah turun ke lapangan. Hasil pemeriksaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian porsi, standar gizi, serta pembiayaan menu tersebut masih perlu dipastikan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.
GOW-BANTEN menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan hak jawab.
Persoalan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan MBG di Kecamatan Pulosari maupun wilayah lain di Kabupaten Pandeglang semakin transparan, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program.
Sebab, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting ialah memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan, kebutuhan gizi penerima manfaat diperhatikan, dan setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Team/red
