Gabungnyawartawanindonesia.co.id | MEDAN – Krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir memicu gelombang kritik terhadap manajemen distribusi energi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Kelangkaan BBM yang menyebabkan ratusan SPBU mengalami kekosongan stok dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan dan pengelolaan operasional di tingkat regional.
Dampak dari krisis tersebut dirasakan langsung masyarakat. Antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer di sejumlah SPBU, aktivitas ekonomi terganggu, dan distribusi barang ikut tersendat akibat sulitnya memperoleh BBM.
Menanggapi kondisi itu, Pengurus Wilayah Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sumatera Utara (PW MP TJSL Sumut) mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk segera mencopot General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengendalian distribusi energi di wilayah kerjanya.
Data Polda Sumatera Utara sebelumnya mencatat sedikitnya 325 SPBU terdampak kelangkaan stok BBM. Situasi tersebut bahkan membuat aparat kepolisian menyiagakan hampir 800 personel selama 24 jam guna menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi-lokasi SPBU yang dipadati antrean masyarakat.
Ketua PW MP TJSL Sumatera Utara, Dr. Chandra Syuhada, M.M, menilai alasan Pertamina yang menyebut lonjakan konsumsi akibat libur sekolah sebagai penyebab keterlambatan distribusi merupakan dalih yang tidak dapat dibenarkan.
“Kondisi ini bukan bencana alam yang datang tiba-tiba. Libur sekolah merupakan agenda tahunan yang sudah bisa diprediksi. Jika manajemen memiliki kemampuan perencanaan yang baik, lonjakan kebutuhan BBM seharusnya sudah diantisipasi melalui penyesuaian ritase armada maupun strategi distribusi sejak jauh hari,” ujar Chandra dalam keterangannya di Medan, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kegagalan menjaga kelancaran pasokan BBM tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Sementara itu, Sekretaris PW MP TJSL Sumut, Dr. Mangaraja Harahap, M.Si, menyoroti munculnya persoalan internal terkait operasional Awak Mobil Tangki (AMT) yang belakangan mencuat ke publik. Ia menilai persoalan tersebut semakin memperlihatkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
“Masyarakat tidak berkepentingan mengetahui konflik internal perusahaan. Yang mereka ketahui adalah hak memperoleh BBM harus dipenuhi. Ketika pelayanan publik lumpuh dan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara struktural,” tegas Mangaraja.
PW MP TJSL Sumut juga menilai langkah darurat yang ditempuh Pertamina, seperti mendatangkan armada dari wilayah lain serta melibatkan unsur TNI dalam distribusi BBM, justru menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara reaktif setelah krisis terjadi, bukan melalui sistem mitigasi yang matang.
Atas dasar itu, organisasi tersebut mendesak Direksi PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah tegas, di antaranya:
- Mencopot dan mengganti General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang dinilai gagal menjaga stabilitas distribusi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, manajemen logistik, dan operasional Fuel Terminal Medan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
- Membuka secara transparan kepada publik mengenai penyebab utama terganggunya distribusi BBM agar tidak menimbulkan kepanikan maupun aksi panic buying di tengah masyarakat.
Chandra menegaskan, Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki aktivitas industri, perdagangan, dan transportasi tinggi sehingga gangguan distribusi BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Kelangkaan BBM secara masif ini merupakan rapor merah bagi manajemen distribusi energi. Kami meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Bapak Simon Aloysius Mantiri, bertindak cepat, objektif, dan tegas demi menjaga kepentingan masyarakat serta memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Pertamina,” pungkasnya.
