PN Cirebon Dandapala Contributor Jumat, 13 Nov 2026
Cirebon, Jawa Barat – Gabungnya Wartawan Indonesia.co.id-Pengadilan Negeri (PN) Cirebon berhasil melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap ruko, yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 67, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2026).
Ruko tersebut sebelumnya telah dilelang dan terjual kepada PT Triyanto Sukses Mandiri. Namun, setelah proses lelang selesai, objek yang telah dibeli tersebut belum juga dikosongkan secara sukarela oleh pihak termohon eksekusi.
Sebelum melaksanakan eksekusi, PN Cirebon telah menempuh sejumlah tahapan sesuai prosedur hukum. Tahapan tersebut meliputi teguran atau aanmaning pada 30 Juni 2026, serta konstatering pada 10 Juli dan 28 Juli 2026.
Karena termohon eksekusi tidak kunjung mengosongkan objek secara sukarela, PN Cirebon kemudian melaksanakan eksekusi pengosongan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak pembeli lelang yang beritikad baik.
Pelaksanaan eksekusi diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Cirebon, Hera Polosia Destiny. Dalam arahannya, ia menekankan agar seluruh rangkaian eksekusi dilaksanakan secara profesional dan berintegritas dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Usai apel, Panitera PN Cirebon, Agus Sardjianto, bersama tim eksekusi bergerak menuju lokasi objek. Setibanya di tempat, Agus membacakan penetapan eksekusi sebagai dasar pelaksanaan pengosongan.
“Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas,” ucap Agus saat membacakan penetapan.
Berdasarkan pantauan Dandapala, suasana di sekitar lokasi sempat dipadati massa yang berasal dari pihak pendukung masing-masing pihak maupun masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan jalannya eksekusi.
Meski demikian, dengan pengamanan dari personel TNI dan Polri, seluruh rangkaian pelaksanaan eksekusi berlangsung lancar dan kondusif. Tim eksekusi PN Cirebon berhasil mengosongkan barang-barang yang berada di Ruko tersebut.
Pelaksanaan eksekusi ini menjadi bagian dari upaya pengadilan dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak pembeli lelang, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, tertib, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
