Sanggau,gabungnyawartawanindonesia.co.id-Kalimantan Barat — Di tengah klaim bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam kondisi aman dan isu kenaikan harga tidak lebih dari sekadar kabar bohong, fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Di Kecamatan Jangkang,SP4 dan SP3 Kecamatan Mukok harga Pertalite melonjak hingga Rp16.000 per liter di sejumlah titik, memicu tanda tanya besar,Minggu 12/04/2026.
Pom Mini SPBU yang menjadi sorotan, yakni SP3 Kecamatan Mukok dan SP4 Kecamatan Jangkang sama-sama mematok harga serupa. Kesamaan angka ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
“Kalau satu mahal mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau dua-duanya sama persis, ini patut dipertanyakan,” ujar seorang warga yang rutin mengisi BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Ketua MMKB DPC Kabupaten Sanggau Lapior secara terbuka menyampaikan keheranannya. Menurutnya, tidak ada alasan logis yang dapat menjelaskan lonjakan harga tersebut.
Ia menegaskan, distribusi BBM saat ini dalam kondisi normal. Antrean panjang yang sebelumnya terjadi sudah tidak lagi terlihat. Bahkan, isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar telah dipastikan sebagai hoaks.
“Minyak tidak langka, antrean sudah normal. Isu kenaikan itu tidak benar. Tapi kenapa masih dijual Rp16 ribu per liter?” ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kondisi distribusi dan harga jual di lapangan.
Ironi muncul ketika harga di SPBU resmi dibandingkan dengan pengecer atau pom mini. Di wilayah Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, pom mini justru menjual Pertalite dengan harga lebih rendah, berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Bahkan di beberapa titik lain di Kabupaten Sanggau, harga disebut bisa turun hingga Rp13.000 per liter.
Fenomena ini menimbulkan paradoks: jalur distribusi tidak resmi mampu menawarkan harga lebih murah dibandingkan SPBU yang berada dalam sistem resmi.
Secara logika distribusi, kondisi ini sulit diterima. BBM yang dijual di pom mini umumnya berasal dari pembelian di SPBU, yang seharusnya membuat harga di tingkat pengecer lebih tinggi, bukan sebaliknya.
“Kalau pengecer bisa lebih murah, berarti ada yang tidak beres di hulu atau di distribusinya,” kata seorang pengamat lokal.
Dalam sistem distribusi BBM, terdapat beberapa mata rantai: suplai dari depot, distribusi ke SPBU, hingga penjualan ke konsumen. Setiap mata rantai memiliki mekanisme pengawasan.
Namun, tingginya harga di SPBU justru membuka dugaan adanya masalah di salah satu titik tersebut. Kemungkinan yang mencuat antara lain:
1. Gangguan distribusi yang tidak terdeteksi secara resmi
2. Biaya tambahan di luar mekanisme yang seharusnya
3. Hingga dugaan praktik permainan harga oleh oknum tertentu
Meski belum ada bukti kuat yang mengarah pada pelanggaran, pola harga yang seragam di beberapa SPBU menjadi indikator yang sulit diabaikan.
Ketua DPC MMKB Kabupaten Sanggau juga menyoroti lemahnya peran pasar induk Sanggau dalam menjadi acuan harga.
Menurutnya, dalam kondisi normal, harga BBM di pusat kabupaten seharusnya menjadi patokan bagi wilayah kecamatan. Namun yang terjadi justru sebaliknya—tidak ada standar yang jelas, sehingga harga di lapangan menjadi liar.
“Kalau Rp13 ribu saja masih mahal. Harusnya di kisaran Rp11 ribu sampai Rp12 ribu per liter,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan adanya ekspektasi harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kondisi aktual di lapangan.
Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait dalam posisi krusial.
Permintaan tersebut bukan sekadar reaksi spontan, melainkan dorongan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam distribusi atau penetapan harga.
“Kalau memang ada permainan, harus dibongkar. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” ujar Ketua MMKB.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak SPBU maupun otoritas terkait mengenai penyebab perbedaan harga yang mencolok ini.
Di tengah ketidakjelasan tersebut, masyarakat hanya bisa berspekulasi antara menerima kondisi yang ada, atau terus mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik harga Pertalite yang melonjak.
Yang jelas, selama harga tidak kembali wajar dan transparansi belum dibuka, polemik ini akan terus bergulir dan kepercayaan publik bisa menjadi taruhannya.
Pewarta : RAS
