Jakarta, gabungnyawartawanindonesia.co.id – Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sejatinya bukan soal perebutan jabatan Ketua Umum, melainkan tentang masa depan jutaan guru Indonesia.
Terutama guru honorer yang selama bertahun-tahun berada pada posisi paling rentan dalam sistem kepegawaian dan pendidikan nasional.
Dalam dinamika internal PGRI yang menguat sejak pertengahan 2023, mencuat sosok Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. sebagai figur sentral yang dinilai konsisten memperjuangkan arah strategis organisasi: penguatan status guru sebagai ASN–PNS secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Bagi Teguh, isu guru bukan sekadar persoalan organisasi profesi, melainkan bagian dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Legitimasi Kepemimpinan melalui KLB PGRI
Melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PGRI pada 2–3 November 2023 di Surabaya, Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Hasil KLB tersebut kemudian dikukuhkan secara administratif oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SK AHU tertanggal 13 November 2023, yang menegaskan legitimasi kepemimpinannya secara hukum dan kelembagaan.
KLB digelar sebagai respons atas konflik internal yang dipicu oleh kebijakan kepemimpinan sebelumnya, yang dinilai tidak proporsional—mulai dari pembekuan kepengurusan daerah, pemecatan sepihak tanpa mekanisme AD/ART, hingga pengabaian aspirasi pengurus provinsi serta kabupaten/kota.
“Masalah PGRI bukan sekadar soal kepengurusan, tetapi soal melawan ketidakadilan struktural yang merugikan anggota,” ujar salah satu pengurus daerah.
Sejak awal kepemimpinannya, Teguh Sumarno dikenal sebagai tokoh yang visioner membaca arah kebijakan negara. Ia konsisten mendorong agar PGRI tidak berhenti pada skema PPPK yang bersifat kontraktual, tetapi kembali ke basis perjuangan utama: ASN–PNS sebagai status permanen guru.
Pasca berlakunya UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang menghapus tenaga honorer, pemerintah mengganti skema honorer dengan PPPK. Namun menurut Teguh, jika guru hanya berhenti pada status PPPK, maka persoalan kesejahteraan, kepastian karier, dan keberlanjutan pengabdian tidak akan pernah benar-benar selesai.
Karena itu, ia mendorong desain kebijakan nasional yang mencakup:
Seleksi PPPK sebagai pintu transisi,
Pengabdian panjang sebagai dasar afirmasi,
Konversi bertahap PPPK menjadi PNS, khususnya bagi guru dengan masa kerja lama.
Dukungan Nasional dan Gerakan Kebangsaan
Pengakuan atas kepemimpinan Teguh Sumarno juga menguat dalam berbagai forum nasional. Dalam acara Pelantikan Majelis Zikir Wathon, pidato Ketua Umum PB PGRI yang dibacakan Sekjen secara terbuka mengakui Teguh sebagai Ketua Umum PB PGRI, sekaligus menegaskan dukungan terhadap perjuangannya meningkatkan kesejahteraan guru honorer di daerah.
Perjuangan tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden H. Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan sumber daya manusia dan keadilan sosial. Teguh juga diketahui berada dalam lingkar strategis Elang Tiga Hambalang, sebuah elemen pemantauan kebangsaan yang aktif mendorong agenda pengabdian dan nasionalisme dalam kebijakan publik.
“Perjuangan PGRI bukan tentang masa depan Ketua Umum, tapi tentang masa depan jutaan guru dan pendidikan nasional,” tegas Teguh dalam berbagai forum konsolidasi.
Ia terus melakukan langkah-langkah preventif, konsolidasi nasional, serta komunikasi strategis lintas elemen agar PGRI kembali pada khitahnya: membela guru sebagai pilar negara, bukan membela kekuasaan.
Dalam waktu dekat, Dr. H. Teguh Sumarno, M.M. dijadwalkan bertemu pimpinan tertinggi Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang, H. Dedy Safrizal, sebagai bagian dari koordinasi strategis menuju komunikasi lanjutan dengan Presiden RI, H. Prabowo Subianto.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, yang menilai perjuangan Teguh berada dalam koridor kepentingan nasional dan relevan dengan agenda strategis negara dalam membangun pendidikan dan kesejahteraan guru Indonesia.
