Kapuas Hulu,Gabungnyawartawanindonesia.co.id-Kalbar,– Aktivitas pengangkutan kayu Ulin atau Belian lintas kabupaten saat ini semakin marak, dan menjadi sorotan publik serta masyarakat , setelah beredarnya vidio dan berita terkait maraknya ekploitasi bisnis jual beli kayu belian atau Ulin dari kabupaten Melawi ke kabupaten Kapuas hulu, sebuah kendaraan pickup dengan jenis grand max pelat nomor KB 8304 GG saat melintas mengangkut kayu ke Kabupaten Kapuas Hulu, pada Jumat, 6 November 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media bersama masyarakat di lapangan jika ,kayu Ulin atau Belian tersebut rencananya akan dikirim menuju Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.
Saat dimintai keterangan sopir kendaraan tersebut mengakui bahwa kayu yang diangkut merupakan kayu Ulin atau Belian ukuran 9×9 panjang 4 meter di bawa dari kabupaten Melawi akan di perjual belikan di wilayah Kapuas hulu.
Dalam keterangannya, sopir juga menyebut bahwa kayu tersebut merupakan milik seseorang berinisial FKY yang disebutnya sebagai anggota kepolisian aktif yang bertugas di wilayah hukum Polres Melawi.
“Kayu Belian bang, dari pinoh punya bang “FKY” mau dikirim ke Jongkong udah pesanan” ujar sang sopir.
Ini jelas harus menjadi perhatian khusus oleh propam Polda Kalbar, karena menyangkut oknum instansi polri dan saat di tanya mengenai dokumen sah tidak bisa sopir sopir tersebut menunjukan.
Pengangkutan kayu hasil hutan, termasuk kayu Ulin atau Belian, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas asal-usul kayu, dokumen angkutan hasil hutan, serta kesesuaian jenis dan jumlah kayu perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Apabila ditemukan indikasi pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah atau berasal dari kegiatan yang melanggar hukum, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
MINTA APARAT MELAKUKAN PENELUSURAN
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan instansi kehutanan terkait, dapat menelusuri asal-usul kayu Ulin atau Belian yang diangkut dari kawasan Bukit Biru tersebut.
Selain memeriksa dokumen angkutan dan legalitas kayu, aparat juga diharapkan mengklarifikasi keterangan sopir mengenai dugaan kepemilikan kayu oleh seorang anggota Polri aktif berinisial FKY.
Apabila terdapat pelanggaran, proses hukum diharapkan berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Namun, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, pihak yang disebut juga berhak mendapatkan ruang untuk memberikan klarifikasi.
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 12 huruf e: Larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
Pasal 12 huruf i: Larangan mengedarkan kayu hasil pembalakan liar.
Pasal 83: Mengatur ancaman pidana terkait pengangkutan dan penguasaan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah.
2. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, mengenai tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Peraturan ini mengatur dokumen angkutan hasil hutan, termasuk SKSHHK dan dokumen asal-usul kayu lainnya.
3. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah mengalami perubahan, menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan kehutanan.
Sampai berita ini. Tayang, pihak redaksi meminta klarifikasi khusus dari pihak. Terkait Deni berimbangnya pemberitaan.
Pewarta : Rinto AndreasÂ
