LEBAK , Gabungnyawartawanindonesia.co.id
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung yang menjatuhkan denda Rp 3 miliar kepada PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) diduga tidak dilaksanakan. Alih-alih berhenti dan membayar denda ke kas negara, perusahaan tambang emas di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, itu disebut tetap beraktivitas hingga pertengahan tahun 2026.
Berdasarkan penelusuran Tim Ormas Badak Banten Perjuangan kepada sejumlah narasumber di lapangan, aktivitas tersebut diduga menghasilkan sedikitnya 11 kilogram emas dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terhitung sejak putusan dibacakan pada Desember 2024 hingga pertengahan 2026.
1. ISI PUTUSAN PN RANGKASBITUNG
Pada Kamis, 19 Desember 2024, majelis hakim PN Rangkasbitung yang diketuai Novita Witri, dengan anggota Rahmawan dan Jumiati, menyatakan.
“Menyatakan Terdakwa PT Samudera Banten Jaya yang diwakili oleh Muhammad Alwi Djufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.”
Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana denda Rp 3 miliar, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayar, maka harta benda korporasi disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar denda.
Dalam amar putusan itu pula, manajemen PT SBJ diperintahkan untuk membayar denda ke kas negara dan tidak melakukan aktivitas penambangan sebelum melaksanakan kewajiban tersebut.
Putusan ini lahir setelah Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gakkum beberapa kali melakukan penertiban dengan cara memasang segel di lokasi perusahaan. Warga Kampung Cimentung, Kecamatan Bayah, disebut termasuk yang terdampak, sebanyak 33 kepala keluarga.
2. FAKTA DI LAPANGAN: DIDUGA TETAP BEROPERASI
Fakta menarik di lapangan, kata Tim Badak Banten Perjuangan, PT SBJ tetap beraktivitas. Pengelolaan penambangan emas disebut dilakukan oleh manajemen yang berada di lokasi, meski secara formal perusahaan mengklaim tidak beroperasi.
Pengakuan manajemen bahwa PT SBJ tidak melaksanakan aktivitas penambangan emas itu dinilai tidak sesuai fakta. Salah satu indikasinya, pada tahun 2025 perusahaan masih melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar.
Pada 7 Maret 2025, PT SBJ membagikan sekitar 900 paket hampers Lebaran kepada warga di enam desa di Kecamatan Bayah dan Cibeber, yaitu Desa Warungbanten, Desa Cibeber, Desa Ciherang, Desa Cidikit, Desa Bayah Timur, dan Desa Bayah Barat. Saat itu, Humas PT SBJ, Azis, menyebut jumlah paket 150 bingkisan per desa.
Manajemen SBJ saat itu juga mengatakan bahwa perusahaan tambang emas PT SBJ membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal. Sekitar 221 pekerja disebut pernah menggantungkan hidupnya dari aktivitas tambang tersebut.
“Kalau benar-benar tidak beroperasi, dari mana biaya sembako, dari mana biaya operasional, dan dari mana emas 11 kilogram itu? Ini pertanyaan sederhana yang harus dijawab manajemen PT SBJ di depan hukum,” ujar salah satu anggota Tim Badak Banten Perjuangan.
3. DIDUGA ADA OKNUM JENDERAL POLISI BERINISIAL NS
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Ormas Badak Banten Perjuangan kepada sejumlah narasumber, PT SBJ disebut tetap beraktivitas lantaran adanya dugaan perlindungan dari oknum Jenderal Polisi berinisial NS.
Hingga berita ini diturunkan, inisial tersebut masih merupakan *dugaan dari narasumber* dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan maupun pemeriksaan resmi. Badak Banten Perjuangan meminta agar dugaan ini diperiksa secara terbuka oleh institusi yang berwenang, agar tidak menjadi fitnah dan agar nama baik institusi Polri tetap terjaga.
4. KOMENTAR KING BADAK: MINTA KAPOLRI DAN KEJAGUNG PERIKSA MENYELURUH
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, *Eli Sahroni King Badak*, meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto (SAS) dan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya di Sulawesi dan wilayah lain, tetapi juga di Provinsi Banten, terutama PT SBJ dan pertambangan batubara di Lebak Selatan.
Menurut King Badak, pertambangan di Lebak Selatan diduga menjadi salah satu pundi keuangan bagi jaringan yang disebutnya sebagai dewan jenderal dan jaringannya.
“Kami meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan jaringan dewan jenderal secara menyeluruh, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Provinsi Banten, terutama PT SBJ dan tambang batubara di Lebak Selatan yang diduga sebagai pundi keuangan dewan jenderal dan jaringannya,” kata King Badak.
King Badak juga mengaitkan momentum penegakan hukum saat ini dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Kami berharap kasus dugaan penyadapan terhadap Bapak Presiden Prabowo menjadi pintu masuk untuk menumpas gerombolan penambang ilegal kelompok dewan jenderal hingga tuntas secara menyeluruh terhadap para pihak yang terlibat dan menyita aset harta kekayaannya,” kata King Badak, panggilan akrab Ketua Umum Badak Banten Perjuangan.
“Seiring waktu berjalan, begitu kasus penyadapan terhadap Kepala Negara mencuat, kini perusahaan milik pengusaha asing yang dikelola oleh pihak kedua itu tidak melaksanakan aktivitas penambangan. Ini menandakan ada sesuatu yang selama ini ditutupi.”
5. TUNTUTAN BADAK BANTEN PERJUANGAN
Atas temuan tersebut, Badak Banten Perjuangan menyampaikan 5 tuntutan:
1. Eksekusi Putusan PN Rangkasbitung: Kejaksaan segera eksekusi denda Rp 3 miliar ke kas negara. Jika tidak dibayar, sita dan lelang aset korporasi sesuai amar putusan.
2. Hentikan Aktivitas: Hentikan seluruh aktivitas penambangan PT SBJ sampai seluruh kewajiban hukum dipenuhi dan izin dievaluasi total.
3. Buka Data Izin: ESDM, DLH Banten, dan KLH buka ke publik IUP, AMDAL, RKAB, dan kewajiban reklamasi PT SBJ.
4. Periksa Dugaan Backing: Kapolri dan Kejagung periksa dugaan keterlibatan oknum Jenderal Polisi berinisial NS dan jaringan yang disebut dewan jenderal, secara terbuka dan profesional.
5. Pulihkan Lingkungan & Warga: Perusahaan wajib memulihkan kualitas air dan memberikan ganti rugi kepada warga terdampak, khususnya di Cimentung, Cibeber, dan Bayah.
“Rakyat Lebak tidak anti tambang. Rakyat Lebak anti tambang yang merusak, yang tidak bayar denda, yang kebal hukum. Kalau putusan pengadilan saja bisa diabaikan, lalu hukum untuk siapa?” tegas King Badak.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai Lebak hanya jadi lubang tambang, sementara emasnya dibawa pergi dan airnya tinggal racun untuk warga.”
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PT SBJ belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait dugaan tetap beroperasinya tambang dan belum dilaksanakannya putusan denda Rp 3 miliar tersebut.
Badak Banten Perjuangan menegaskan akan terus melakukan pengawasan, pengumpulan bukti, dan advokasi hingga hak-hak masyarakat dan lingkungan di Lebak dipulihkan.
King Badak dan Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan
(Mal)
