LEBAK -Gabungnyawartawanindonesia.co.id
Perusahaan tambang emas PT Samudera Banten Jaya (SBJ) yang beroperasi di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, diduga telah melakukan serangkaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
Dugaan pelanggaran itu meliputi luas areal tambang yang diduga tidak sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi, serta dugaan pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem di sekitar lokasi tambang.
Perusahaan tersebut pada tahun 2024 sempat berperkara melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, atas gugatan yang dilayangkan aktivis lingkungan.
Majelis Hakim melalui amar putusan tanggal 19 Desember 2024 menyatakan PT SBJ terbukti bersalah dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 3 miliar. Dalam amar putusan tersebut ditegaskan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap manajemen PT SBJ tidak membayar uang denda, maka aset PT SBJ dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Lebak, selaku eksekutor.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan, hingga saat ini PT SBJ diduga belum memenuhi kewajiban membayar denda tersebut ke kas negara. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi adanya tindakan penyitaan aset perusahaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut.
Hasil Tambang Puluhan Kilogram Emas Sejak 2024
Tambang emas yang dalam operasionalnya diduga menggunakan sejumlah alat berat itu, sejak tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2026, diduga telah menghasilkan emas dalam bentuk lempengan sedikitnya puluhan kilogram.
Dari sumber yang layak dipercaya, jumlah produksi emas tersebut diduga tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang disetorkan PT SBJ kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak melalui pajak, retribusi, dan bagi hasil.
“Ada dugaan kongkalikong antara pihak PT SBJ dengan Bapenda Lebak terkait pajak retribusi daerah dari bagi hasil tambang emas PT SBJ itu,” kata Eli Sahroni kepada media melalui rilisnya.
Eli juga menyoroti soal hasil tambang yang diolah di Serang. Ia menyebut, dari informasi yang diterimanya,beban yang di olah komplotan NS di kawasan Serang itu sebanyak 11 kilogram emas bentuk lempengan. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas ke mana larinya emas tersebut, siapa yang mengolah, siapa yang menerima, dan berapa yang dilaporkan ke negara.
” Emas sebanyak itu di bagi beberapa orang, di antara mereka ada yang langsung beli mobil baru Merk Mitsubishi Pajero”, kata Eli Sahroni Ketua Umum Badak Banten Perjuangan
PERJELASAN SECARA HUKUM
1. Tentang IUP dan Luas Areal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), setiap pemegang IUP wajib melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan wilayah izin yang diberikan. Apabila kegiatan penambangan dilakukan di luar wilayah IUP, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penambangan tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU Minerba, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.
2. Tentang Pencemaran Lingkungan
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib memiliki izin lingkungan dan wajib melakukan pengelolaan limbah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, hingga kewajiban pemulihan lingkungan.
3. Tentang Putusan Denda Rp 3 Miliar
Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan (eksekusi). Berdasarkan KUHAP, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor berwenang melakukan penyitaan aset terpidana apabila denda tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan. Apabila eksekusi tidak dijalankan, maka hal itu patut dipertanyakan secara hukum dan dapat dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi maupun Komisi Kejaksaan.
4. Tentang Pajak dan Bagi Hasil
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta PP Nomor 35 Tahun 2023, perusahaan tambang wajib membayar pajak dan retribusi daerah. Apabila terdapat selisih antara produksi riil dengan laporan yang disetorkan, maka hal tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana perpajakan dan/atau tindak pidana korupsi, apabila melibatkan oknum pejabat.
5. Tentang Dugaan 11 Kg Emas yang Diolah di Serang
Agar dilakukan penyelidikan secara komprehensif kepada pihak komplotan NS yang diolah di Serang dan sebanyak 11 Kg emas itu melanggar hukum karena di luar mekanisme resmi, maka hal itu wajib diusut berdasarkan Pasal 161 UU Minerba tentang penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan pemurnian mineral tanpa izin, serta Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ada upaya menyembunyikan asal-usul hasil tambang.
Atas dasar itu, Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan mendesak:
1. Kejaksaan Negeri Rangkasbitung segera menjelaskan status eksekusi putusan denda Rp 3 miliar.
2. Bapenda Lebak membuka secara transparan data setoran pajak dan bagi hasil PT SBJ tahun 2024-2026.
3. Bareskrim Mabes Polri dan Polda Banten serta Kejati Banten mengusut dugaan penambangan di luar IUP, pencemaran lingkungan, dan aliran 11 Kg emas yang diolah di Serang.
4. Kementerian ESDM melalui Inspektur Tambang melakukan audit terhadap IUP PT SBJ.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT SBJ, Bapenda Lebak, dan Kejaksaan Negeri Rangkasbitung belum memberikan keterangan resmi. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jamal
