PANDEGLANG — Belum reda pemberitaan mengenai dugaan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sesuai dengan harapan siswa, kini persoalan serupa kembali menjadi sorotan.
Kali ini, sorotan kembali muncul dari pelaksanaan MBG di Yayasan Safari Permadani Rahayu, Dapur MBG Desa Sukasaba, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan informasi dan pantauan yang diterima media, pada Kamis, 3 September 2026, menu yang diterima siswa disebut terdiri dari satu porsi nasi putih, satu potong daging ayam yang disebut merupakan bagian bokong, satu potong tahu, serta tumis wortel dan sayuran lainnya.
Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan publik: apakah komposisi, ukuran porsi, kualitas bahan makanan, serta kandungan gizi yang diterima siswa telah benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program MBG?
Persoalannya bukan semata-mata mengenai jenis lauk yang diberikan. Yang jauh lebih penting adalah apakah menu tersebut telah memenuhi kebutuhan gizi siswa berdasarkan standar yang menjadi acuan penyelenggaraan program.
Apalagi, sebelumnya menu MBG di lokasi yang sama juga telah menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian menu dan porsi yang diterima siswa.
Dengan munculnya kembali sorotan serupa, Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN) menilai perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih serius terhadap pelaksanaan MBG di Dapur Sukasaba.
GOW-BANTEN: Jangan Sampai Pengawasan Hanya Sebatas Makanan Terkirim
Raeynold Kurniawan, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, mengatakan bahwa munculnya persoalan secara berulang patut menjadi perhatian pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Menurutnya, program MBG bukan sekadar memastikan makanan sampai ke tangan siswa. Ada aspek kualitas, kuantitas, keamanan pangan, komposisi, kandungan gizi, hingga ketepatan pelaksanaan yang harus diperhatikan.
“Kalau sebelumnya sudah muncul sorotan, kemudian kembali terjadi persoalan yang hampir sama, tentu ini harus menjadi bahan evaluasi. Kami tidak ingin menuduh pihak dapur melakukan pelanggaran, tetapi kalau memang semuanya sudah sesuai standar, harus bisa dijelaskan berdasarkan data dan perhitungan yang jelas,” tegas Raeynold.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap menu sebelum makanan dikirimkan kepada siswa.
Siapa yang memeriksa menu? Siapa yang memastikan ukuran porsinya? Siapa yang memastikan kandungan gizinya? Dan apakah setiap menu telah melalui pengecekan sebelum didistribusikan?
“Jangan sampai pengawasan hanya sebatas makanan sudah dimasak, dikemas, kemudian dikirim. Pengawasan harus memastikan makanan yang diterima siswa memang memenuhi standar program,” ujarnya.
Jaka Somantri: Pemerintah Harus Hadir, Jangan Tunggu Viral
Senada dengan Raeynold, Jaka Somantri, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, meminta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan tidak menunggu persoalan MBG menjadi viral terlebih dahulu baru melakukan pemeriksaan.
Menurut Jaka, kritik terhadap menu MBG merupakan bagian dari kontrol sosial karena program tersebut menyangkut kepentingan anak-anak sekolah dan menggunakan anggaran negara.
“Kami tidak sedang menghakimi dapur MBG. Tetapi ketika muncul pemberitaan sebelumnya dan sekarang kembali muncul temuan menu yang dipertanyakan, pemerintah harus turun melihat langsung. Jangan sampai persoalan baru ditindaklanjuti setelah menjadi ramai di media,” kata Jaka.
Ia menegaskan, publik berhak mendapatkan kepastian bahwa makanan yang diberikan kepada siswa memang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau dikatakan sudah sesuai, buktikan dengan data. Tunjukkan standar gramasi, komposisi menu, perhitungan kandungan gizi, standar bahan baku dan mekanisme pengawasannya. Jangan hanya mengatakan sesuai prosedur tanpa memberikan penjelasan yang bisa diverifikasi,” tegasnya.
Jaka juga meminta agar evaluasi tidak hanya melihat satu kali pengiriman makanan.
Menurutnya, jika ingin mengetahui apakah pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan berkala terhadap menu, porsi, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan program.
GOW-BANTEN menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi perdebatan mengenai apakah ayam, tahu, tumisan atau nasi boleh diberikan kepada siswa.
Semua jenis makanan tersebut pada dasarnya dapat menjadi bagian dari menu apabila komposisi dan porsinya memenuhi ketentuan kebutuhan gizi.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah ukuran, kualitas, komposisi dan kandungan gizi keseluruhan dalam satu porsi yang diterima siswa.
Karena itu, pihak pengelola Dapur MBG Sukasaba diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai:
– standar gramasi setiap komponen menu;
– berat nasi dalam setiap porsi;
– ukuran atau berat lauk ayam;
– jumlah dan berat tahu;
– jumlah sayuran;
– standar buah atau komponen tambahan lainnya;
– perhitungan kandungan gizi;
– standar menu yang digunakan;
– mekanisme pemeriksaan sebelum makanan dikirim;
– pihak yang melakukan pengawasan; serta
– evaluasi terhadap sorotan menu sebelumnya.
Raeynold menambahkan, jika hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan bahwa seluruh menu telah sesuai ketentuan, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan.
“Tujuan kami sederhana. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan pertanyaan karena pengawasan dan transparansinya lemah,” ujar Raeynold.
Jaka juga meminta agar pemerintah melakukan pengecekan langsung secara berkala ke dapur MBG yang menjadi sorotan.
“Pemerintah jangan hanya menerima laporan di atas kertas. Turun ke lapangan, lihat prosesnya, timbang porsinya kalau memang perlu, periksa standar menunya, dan dengarkan langsung siswa maupun pihak sekolah. Dengan begitu masyarakat mendapatkan kepastian,” katanya.
Ia menilai, pengawasan yang kuat justru akan melindungi semua pihak, termasuk pengelola dapur MBG apabila memang telah menjalankan program sesuai ketentuan.
“Kalau sudah benar, pengawasan akan membuktikan bahwa mereka benar. Kalau ada kekurangan, pengawasan menjadi jalan untuk memperbaikinya. Jadi tidak ada alasan untuk takut terhadap transparansi,” pungkas Jaka.
Hingga berita ini disusun, sorotan mengenai menu MBG pada pengiriman Kamis, 3 September 2026 tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Yayasan Safari Permadani Rahayu/Dapur MBG Sukasaba maupun instansi terkait.
Media tetap memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengelola serta seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Satu pertanyaan kini kembali mengemuka: jika persoalan menu MBG terus dipertanyakan, apakah pengawasan di Dapur Sukasaba sudah benar-benar berjalan maksimal, atau pemerintah perlu turun langsung untuk memastikan makanan yang diterima siswa sesuai dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis?
Penulis: Sang Jurnalis Desa
