Pontianak,gabungnyawartawanindonesia.co.id-Kalbar,– Langkah yang diambil Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, beberapa hari lalu, dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dinilai sebagai keputusan yang sangat tepat, berani, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menilai kondisi di lapangan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan langkah nyata dari pemerintah daerah. Menurutnya, sidak yang dilakukan Wakil Gubernur merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petani sekaligus upaya memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Sabtu (11/7).
Menurutnya, banyak perusahaan sawit pemilik PKS yang diduga kuat melakukan praktik manipulasi dan permainan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak. Praktik tersebut, telah menempatkan petani, baik petani mandiri maupun petani plasma, sebagai pihak yang paling dirugikan dan berada pada posisi yang sangat lemah.
Ia menjelaskan, langkah sidak yang dilakukan Wakil Gubernur Kalbar merupakan angin segar bagi terwujudnya keadilan ekonomi di sektor perkebunan.
Persoalan ini, menurutnya, bukan semata-mata menyangkut aspek ekonomi, melainkan juga perlindungan terhadap hak hidup ribuan kepala keluarga petani di Kalimantan Barat yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah, namun hak-haknya kerap tergerus akibat permainan harga yang dilakukan oleh sejumlah PKS.
“Langkah ini harus didukung penuh, dan hasil sidaknya wajib ditindaklanjuti dengan sanksi administratif yang tegas, mulai dari denda hingga pencabutan izin, sehingga memberikan efek jera yang permanen bagi PKS yang nakal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak PKS menggunakan berbagai alasan yang bersifat subjektif untuk menekan harga pembelian TBS dari petani. Salah satunya dengan mengklaim kualitas buah petani rendah tanpa didukung standar pengujian yang transparan. Selain itu, terdapat pula praktik pemotongan yang dinilai terlalu tinggi dan tidak masuk akal.
Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjutnya, ada dugaan sebagian PKS memanfaatkan antrean truk yang panjang untuk memaksa petani menerima harga murah daripada harus menanggung risiko buah sawit mereka membusuk akibat terlalu lama menunggu.
“Sidak secara langsung yang dilakukan Wakil Gubernur akan mempersempit ruang gerak praktik-praktik manipulasi tersebut. Kehadiran pemerintah secara mendadak di lokasi diyakini dapat mencegah perusahaan melakukan manipulasi data ataupun mempersiapkan diri untuk menyembunyikan berbagai dugaan pelanggaran operasional,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa petani mandiri merupakan kelompok yang paling menderita akibat permainan harga tersebut. Karena tidak memiliki ikatan kemitraan formal dengan pabrik, mereka kerap dipaksa menjual TBS kepada loading ramp atau tengkulak dengan harga yang jauh di bawah ketetapan Dinas Perkebunan.
“Dengan adanya sidak yang memfokuskan perhatian pada jalur penerimaan TBS dari petani mandiri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang menegaskan bahwa hukum dan regulasi harga harus berlaku bagi seluruh hasil keringat petani, tanpa terkecuali,” tutupnya.(Rin).
