Purworejo – Gabungnyawartawanindonesia.co.id | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemasangan patok batas tanah menjadi langkah krusial dalam mencegah konflik agraria dan penyalahgunaan lahan milik negara. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025).
Scroll Untuk Lanjut Membaca
“Pemasangan patok bukan hanya formalitas. Ini bentuk nyata perlindungan hukum terhadap hak tanah masyarakat, sekaligus untuk membedakan jelas mana tanah negara dan mana milik pribadi,” ujar Nusron.
Ia mengungkapkan, dari 190 juta hektare total daratan Indonesia, sekitar 120 juta hektare merupakan kawasan hutan, dan sisanya 70 juta hektare termasuk Areal Penggunaan Lain (APL). Menurutnya, batas yang tegas antara kedua kawasan ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan.
Menteri Nusron juga menyoroti fenomena maraknya bangunan dan warung liar di sempadan sungai, bahkan banyak di antaranya telah bersertifikat.
“Kawasan seperti sempadan sungai dan garis pantai adalah milik negara, dan seharusnya tidak bisa disertipikatkan. Namun praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran, terutama di wilayah padat seperti Jawa Barat. Ini bisa jadi pemicu bencana, seperti banjir,” tegasnya.
GEMAPATAS hadir sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan batas tanah yang sah, legal, dan tidak menimbulkan sengketa di masa depan. Selain itu, program ini mendukung reformasi agraria dan penataan ruang yang terarah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri, Kepala Kanwil BPN DIY Dony Erwan, serta unsur Forkopimda dari Jawa Tengah dan DIY.
Redaksi Gabungnyawartawanindonesia.co.id
📰 Suara Wartawan, Sorotan Bangsa
🌐 Info lebih lanjut: www.gabungnyawartawanindonesia.co.id
#ATRBPN #GEMAPATAS #NusronWahid #KonflikTanah #ReformasiAgraria #TataRuang #GabungnyaWartawan
