Provinsi Banten, 14 Juni 2025 — gabungnyawartawanindonesia.co.id ll Sorotan publik tengah mengarah pada jajaran elit pemerintahan, setelah terungkap sejumlah pejabat dalam Kabinet Merah Putih memiliki kekayaan fantastis yang mencapai triliunan rupiah. Tak hanya menduduki posisi strategis sebagai menteri, beberapa nama dalam daftar ini juga tercatat sebagai utusan langsung Presiden.
Fenomena ini terungkap lewat laporan terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang kini menjadi kewajiban seluruh pejabat negara. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
“Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya, termasuk asal-usul dan perubahannya. Ini bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ujar seorang pejabat KPK yang menangani LHKPN.
Data yang dirilis menunjukkan beberapa pejabat memiliki total kekayaan yang mencengangkan. Properti mewah, kendaraan mewah, hingga kepemilikan saham di berbagai sektor usaha menjadi sumber utama kekayaan mereka. Namun, banyak pula yang mempertanyakan bagaimana akumulasi kekayaan sebesar itu bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu.
Pakar politik dan tata kelola pemerintahan menilai, keterbukaan ini merupakan langkah maju, namun tetap membutuhkan pengawasan dan audit menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
Sementara itu, masyarakat ramai membicarakan daftar para pejabat tajir ini di media sosial, memunculkan berbagai reaksi—dari kekaguman, hingga kecurigaan.
“Kalau memang sah dan transparan, bagus. Tapi kalau tidak, ya harus diaudit. Kita rakyat punya hak tahu,” komentar seorang warganet.
Transparansi harta kekayaan pejabat negara menjadi salah satu ujian integritas dalam demokrasi modern. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, LHKPN tak sekadar angka—melainkan cermin kejujuran para pemimpin bangsa.(yovyyo)
