Tim Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), “Kopdar”, Bersama Anggota TNI/Koramil Panimbang Kabupaten Pandeglang-Banten Dalam Perbincangannya, Mengutip Sejarah Kebangsaan.

Pandeglang-Banten |gabungnyawartawanindonesia.co.id.- Dalam perbincangannya bersama “M Sutisna”, Perwakilan dari tim investigasi GWI kabupaten pandeglang-banten. Bahwa kita di setiap tanggal 1 juni, bangsa indonesia memperingati hari lahir pancasila.

Namun, di balik peringatan rutin tersebut. Tersimpan sebuah narasi panjang, dan penuh perdebatan. Yang membentuk dasar filosofis negara ini, lahirnya pancasila.

Bukanlah peristiwa instan, melainkan sebuah proses pemikiran mendalam. Musyawarah sengit, dan kompromi luhur para pendiri bangsa di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan.

Dari perdebatan menuju kesepakatan, bibit-bibit pemikiran mengenai dasar negara. Mulai muncul tatkala badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI), di bentuk pada 29 april 1945.

Tugas utama badan ini, adalah mempersiapkan segala hal. Yang berkaitan dengan kemerdekaan indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, yang berlangsung dari 29 mei hingga 1 juni 1945.

Para tokoh bangsa, menyadari bahwa indonesia. Dengan keanekaragaman suku, agama. Dan budaya, memerlukan sebuah landasan. Yang kokoh dan mempersatukan, berbagai gagasan pun dimunculkan. Mencerminkan keragaman pemikiran, yang ada.

Setelah sidang pertama BPUPKI, di bentuklah panitia sembilan pada 22 juni 1945. Yang bertugas merumuskan kembali, dasar negara. Berdasarkan usulan-usulan yang masuk anggota panitia sembilan, terdiri dari Ir. Soekarno (ketua). Mohammad Hatta (wakil ketua), Mr. A, A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso.

Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo. K,H. Wachid Hasjim, dan Mr. Mohammad Yamin, hasil kerja keras panitia sembilan. Ini menghasilkan sebuah rumusan yang di kenal, sebagai piagam jakarta atau jakarta vharter. Dalam piagam jakarta, rumusan dasar negara adalah : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam. Bagi pemeluk-pemeluknya : Kemanusiaan yang adil dan beradab : Persatuan indonesia : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan ; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Namun, poin pertama dalam piagam jakarta. Yaitu. “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam, bagi pemeluk-pemeluknya. “Menimbulkan keberatan dari perwakilan indonesia, bagian timur. Mereka khawatir rumusan tersebut, akan memecah belah bangsa dan tidak merepresentasikan seluruh umat beragama.

Pada proses ini, panitia 9 memiliki peran penting. Dalam pembentukan negara dan pemerintahan jndonesia, dan nilai-nilai anti korupsi. Yang mereka tanamkan pada saat itu, sangat relevan dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia.

Saat ini, meski pun nilai-nilai ini. Tidak selalu secara eksplisit di sebut, “nilai anti korupsi”. Namun, mereka mencakup prinsip-prinsip yang penting untuk mencegah korupsi.

Nilai anti korupsi, yang dapat di temukan dalam peran pnitia 9 : Kejujuran dan integritas : Panitia 9, adalah tokoh-tokoh yang memegang peran penting. Dalam pembentukan negara, keberhasilan mereka. Dalam menciptakan dasar negara yang kuat, di dasari oleh kejujuran. Integritas, dan komitmen terhadap bangsa.

Tanggung jawab : Panitia 9 bertanggung jawab, untuk membuat konstitusi dan dasar negara. Yang akan mengatur bangsa indonesia, mereka mengambil keputusan yang berdampak besar. Pada masa depan negara, sehingga tanggung jawab mereka sangat penting.

Disiplin dan ketaatan : Panitia 9, harus disiplin dalam menjalankan tugasnya. Mengikuti prosedur yang ada, dan mentaati peraturan yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan adalah, fondasi penting untuk mencegah korupsi.

Kerja keras dan semangat pengabdian : Panitia 9 bekerja keras, yntuk mencapai tujuan bersama. Yaitu, membentuk negara yang kuat dan berdaulat. Semangat pengabdian dan kerja keras mereka, adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai positif dapat memengaruhi perilaku dan tindakan seseorang.

Peduli dan adil : Panitia 9, memiliki tanggung jawab. Untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh bangsa dan daerah, sikap peduli dan adil. Dalam pengambilan keputusan adalah kunci, untuk menciptakan negara yang adil dan sejahtera.

Negara kuat, rakyat akan sejahtera. Mari kita junjung tinggi, nilai-nilai berbagai perbedaan budaya ras suku dan golongan.

(Red)