LANGKAT – gabungnyawartawanindonesia.co.id | Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, kembali memicu gelombang protes. Kali ini, mahasiswa asal Sumatera Utara tak main-main — mereka menantang institusi hukum tertinggi di republik ini dengan aksi demonstrasi yang akan digelar di Mabes Polri, 17 Juli 2025 mendatang.
Ade Rinaldi Tanjung, Koordinator Aksi yang juga juru bicara aliansi mahasiswa Sumut, menyatakan bahwa laporan resmi telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri sejak 23 Juni 2025. Namun hingga kini, tak ada gerak cepat dari aparat penegak hukum. Situasi ini membuat publik curiga: ada kekuatan yang bermain untuk menghalangi proses hukum berjalan.
> “Kami mencium upaya pembungkaman. Laporan kami tidak boleh bernasib sama seperti laporan-laporan sebelumnya yang dikubur hidup-hidup di Polres Langkat dan Polda Sumut. Kalau Mabes Polri ikut diam, maka kami anggap hukum sudah lumpuh oleh kekuasaan,” tegas Ade dalam keterangan persnya.
Aliansi mahasiswa menyebut skandal ini sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Bila benar ijazah yang digunakan palsu, maka Wakil Bupati Langkat tidak layak memimpin dan harus segera diturunkan secara hukum dan etika.
> “Rakyat butuh pemimpin yang sah, bukan pembohong yang menyamar dengan dokumen palsu. Kalau negara ini masih punya nyali, maka penegakan hukum harus bicara, bukan diam,” sambungnya.
Lebih jauh, mereka juga membawa catatan investigatif, mencocokkan data dari lembaga pendidikan, mendalami kejanggalan legalisasi ijazah, hingga melacak pola-pola pelindung hukum yang diduga selama ini melindungi kasus tersebut agar tidak terangkat ke publik.
> “Kami akan buka semua datanya. Kalau Mabes Polri tetap bungkam, kami akan bawa laporan ini ke Komisi III DPR RI, Ombudsman, bahkan kami siap duduki Kementerian Dalam Negeri. Negara tidak boleh dipimpin oleh kebohongan!” tegas Ade.
Sementara itu, hingga berita ini dirilis, pihak Tiorita br Surbakti memilih bungkam, tak satu pun klarifikasi disampaikan. Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa seorang pejabat publik tak berani menjawab dugaan serius soal keabsahan pendidikannya?
—
WartawanIndonesia.co.id menegaskan: Ini bukan hanya soal ijazah, ini soal martabat jabatan dan kredibilitas pemerintahan. Jika hukum tumpul terhadap kekuasaan, maka rakyatlah yang harus mengasahnya kembali.
—
Investigasi lanjutan akan terus kami gulirkan. Kami akan mengupas detail asal-usul ijazah, jalur pendaftaran akademik, hingga jejaring perlindungan politik yang diduga kuat membungkam penegakan hukum di Langkat.
Laporan: Zulkarnain Idrus
