Bengkayang,gabunganwartawanindonesia.co.id- Kalbar —Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah narasi viral yang menyebut Presiden Republik Indonesia “kena prank” terkait kegiatan ekspor jagung ke Malaysia melalui PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.Selasa 05/08/2025.
Dalam narasi tersebut, disebutkan bahwa jagung hanya “dibawa jalan-jalan” ke perbatasan dan kembali lagi ke gudang semula tanpa benar-benar diekspor. Namun, informasi tersebut telah dipastikan sebagai hoaks oleh sumber langsung di lapangan.
Narasi hoaks tersebut menyebutkan bahwa sopir truk dibayar Rp3 juta hanya untuk membawa jagung sewaan dari gudang Passi di Singkawang ke kawasan perbatasan Jagoi Babang, lalu kembali ke tempat semula. Dalam unggahan tersebut juga diklaim bahwa jagung hanya dipindah-pindah tanpa tujuan ekspor yang sebenarnya.
Namun, fakta di lapangan membantah seluruh klaim tersebut.
Salah satu sopir truk pengangkut jagung memberikan klarifikasi:
“Kami memang antar jagung ke perbatasan, tapi bukan untuk ‘dibawa jalan-jalan’ seperti yang viral itu. Jagung ini betul-betul untuk diekspor. Hari ini saja sekitar 12 ton akan dikirim ke Malaysia. Semua prosesnya resmi dan harus pakai DO (delivery order),” jelas sopir yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/8/2025).
Pihak Karantina Pertanian, Bea Cukai, serta Dinas Perdagangan dan pihak PLBN Jagoi Babang juga menegaskan bahwa kegiatan ekspor berjalan sesuai prosedur dan legal. Jagung manis basah yang dikirim merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan yang diminati pasar Malaysia, dan diekspor melalui jalur resmi.
“Data ekspor kami terverifikasi melalui sistem IQFAST dan INATRADE. Tidak mungkin melakukan ekspor fiktif. Bahkan hari ini, ekspor jagung berjumlah sekitar 12 ton sudah masuk proses dokumen dan pengiriman ke pihak buyer di Malaysia,” ujar salah satu pejabat di PLBN Jagoi Babang.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Narasi “Presiden kena prank” dinilai sengaja dibuat untuk membangun opini negatif terhadap program kerja pemerintah, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan perbatasan.
“Ini bentuk disinformasi yang membahayakan. Semua proses ekspor ini dilakukan sesuai standar dan melibatkan lintas instansi. Presiden mendapat laporan resmi, bukan berdasarkan narasi liar di media sosial,” jelas sumber dari Kementerian Pertanian.
Pemerintah juga sedang menelusuri penyebar awal hoaks ini, dan tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika ditemukan unsur kesengajaan menyebarkan kebohongan publik.
Pewarta : Rinto Andreas
